Terbukti Bersalah, LBH Minta Polisi Penembak Warga Dipecat

Menurut Azis, anggota polisi yang bertugas sudah terbukti melanggar prosedur teknis pengamanan. Peristiwa terjadi di Jalan Barukang Kecamatan Ujung Tanah Makassar pada 30 Agustus 2020. Satu di antara tiga korban penembakan aparat meninggal dengan luka tembak di kepala.

Azis mengatakan, polisi seharusnya mempertimbangkan unsur perbuatan pidana pada kejadian penembakan. Penindakan pidana berbeda dengan penyelidikan terhadap pelanggaran prosedur.

"Dengan terbuktinya melanggar prosedur, artinya memang bisa terbukti juga di pelanggaran pidananya," ujar Azis.

Pihak keluarga korban didampingi LBH Makassar sebelumnya, telah melaporkan kasus penembakan ke Polda Sulsel. Azis mengatakan, polisi pelaku penembakan diduga melanggar Pasal 338 KUHPidana subsidaer 170 KUHPidana juncto 351 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHPidana.

Di sisi lain, Azis menilai bahwa internal Polda Sulsel lumayan serius memproses hukum anggotanya yang bersalah. Meski pun sidang dan hasil putusannya terkesan ditutup-tutupi. Terlebih karena pihak keluarga korban sampi saat ini  belum mengetahui secara rinci kejelasan 12 anggota yang terlibat.

"Makanya internal Polda Sulsel harusnya mengusut ini secara tindak pidana juga," kata Azis.

Lebih lanjut, Azis mendorong agar Polda Sulsel segera mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan polisi. Pembuktian pelanggaran prosedur bisa menjadi rujukan dimulainya penyelidikan perkara sebagaimana yang laporan keluarga korban.

"Tinggal bagaimana internal polda menyelidiki kasus ini. Olah tempat kejadian perkara, memeriksa saksi-saksi. Itu semua bisa menjadi acuan agar kasus ini semakin terang siapa sebenarnya yang berperan hingga ada korban jiwa," ujar Wakil Direktur LBH Makassar ini.