Sulsel Jadi Provinsi Pertama Pencanangan Sensus Ekonomi 2026

Menurut Amalia, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, langsung merespons usulan tersebut saat dihubungi oleh BPS RI. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menyiapkan pelaksanaan pencanangan dalam waktu singkat.

Amalia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, Pemprov Sulsel berhasil menghadirkan bupati, wali kota, wakil bupati, dan wakil wali kota dari berbagai daerah untuk menyatukan langkah menyukseskan pendataan tersebut.

"Ini adalah pencanangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, provinsi yang pertama yang kita canangkan hadir di Sulawesi Selatan. Terima kasih, Pak Gubernur," katanya.

Amalia menjelaskan Sensus Ekonomi merupakan amanat undang-undang yang digelar setiap 10 tahun atau pada tahun yang berakhiran angka enam. Pendataan tersebut menjadi bagian dari rangkaian sensus nasional yang diselenggarakan BPS secara berkala.

"Jadi ingat waktu tahun 2020, saat COVID-19, Bapak-Ibu disensus, tapi itu sensus penduduk. Tahun 2023 yang lalu, ada juga sensus, tetapi itu hanya khusus pertanian. Dan yang sekarang 2026, tahun ini adalah tahun betul-betul peluang emas buat kita semua," katanya.

Menurut Amalia, Sensus Ekonomi 2026 menjadi peluang untuk memotret kondisi ekonomi terkini di tengah perubahan besar yang terjadi dalam satu dekade terakhir. BPS menilai perkembangan teknologi telah mengubah pola aktivitas ekonomi masyarakat secara signifikan.

"Karena secara kasat mata, kita sudah melihat banyak sekali perubahan dinamika aktivitas ekonomi yang terjadi di lapangan. Tadinya masyarakat belanja di pasar, tapi sekarang belanjanya di online," katanya.

Perubahan juga terlihat dari munculnya berbagai jenis usaha berbasis digital yang tidak selalu memiliki lokasi usaha fisik. Amalia mencontohkan pelaku usaha yang memperoleh pendapatan dari platform digital maupun profesi content creator yang bekerja dari rumah.

"Ada yang jualan dan mendapatkan income banyak dari shopping, tetapi tidak terlihat secara kasat mata. Ada yang menjadi content creator, video creator, tidak ada fisik bangunannya, tetapi di rumah dia bisa menghasilkan pendapatan yang banyak," katanya.

Karena itu, BPS menilai pendataan menyeluruh diperlukan agar pemerintah memperoleh gambaran terbaru mengenai struktur ekonomi nasional maupun daerah. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Selain pencanangan, BPS juga mengajak pemerintah daerah di Sulawesi Selatan berkolaborasi dalam pelaksanaan pendataan yang akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Data yang dihimpun nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran strategis dalam menyediakan data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.

"Kami membutuhkan pemetaan perekonomian masyarakat, jenis usaha, dan pelaku ekonomi secara lebih lengkap agar kebijakan pembangunan dapat disusun dengan lebih tepat sasaran," kata Sudirman.

Sudirman juga mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota memanfaatkan data statistik resmi dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran di daerah.

"Saya mengajak seluruh kepala daerah menjadikan data BPS sebagai kompas pembangunan karena data BPS merupakan data resmi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.