Soal THM, Muhammadiyah Makassar Minta Maaf ke Danny Pomanto

Sebelumnya, Danny memang menyampaikan akan bertemu dengan ormas Muhammdyah usai Pemkot menerima surat penolakan salah alamat. Dia ingin menjelaskan kepada Muhammadyah urusan perizinan tempat hiburan malam (THM) bukan kewenangan pemerintah kota melainkan pemerintah provinsi.

Namun Danny mengaku memahami kondisi tersebut ketidaktahuan atas kebijakan perizinan THM tersebut. Meski begitu, Danny merasa momen ini tepat untuk menyuarakan koreksi atas aturan perizinan melalui OSS.

"Mari kita ambil hikmahnya dari dari situ. Salah satu hikmahnya OSS ini perlu disempurnakan," kata Danny.

Karena itu, Danny berharap otoritas itu dikembalikan lagi ke Pemkot Makassar. Menurutnya, pemerintah kotalah yang paling tahu tata ruang dan lokasinya sendiri.

Dia juga mengiyakan soal mediasi tersebut. Dia menyatakan akan membantu membicarakannya dengan Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh agar polemik ini dapat segera teratasi.

"Kalau soal itu mari kita sama-sama, saya kira pemerintah provinsi pasti juga menerima koreksi ini, saya yakin itu. Saya yakin betul Pak Pj (gubernur) orang yang punya nilai keagamaan yang tinggi saya tahu betul itu," kata Danny.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, Helmy Budiman menyatakan pihaknya telah menelusuri perizinan W Super Club berdasarkan OSS. Namun sesuai aturannya, ini bukan kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

“Tetapi kita sudah koordinasi dengan PTSP Pemprov Sulsel. Sebab, perihal izin yang telah diterbitkan itu tidak bisa diganggu gugat oleh Pemerintah Kota,” kata Helmy.

Helmy juga menuturkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) klub tersebut terbit pada tahun 2023. Kemudian, izin operasional yang diterbitkan sebagai izin usaha bar terbit pada 24 Mei 2024.

"Izinnya dari tahun lalu. Yang diterbitkan provinsi kegiatan usaha bar," katanya.