Serapan APBD Makassar Mandek di 40 Persen, Appi Ultimatum Pimpinan OPD
- Realisasi belanja APBD Makassar hingga Agustus 2026 baru 40,96 persen, jauh di bawah kisaran ideal 70 persen. Wali Kota Munafri Arifuddin menargetkan serapan sekitar 95 persen pada akhir tahun.
- Munafri meminta pimpinan OPD mengubah pola kerja dan mempercepat belanja. Ia menyoroti enam kendala utama: perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, administrasi, arus pembayaran, serta SDM dan manajemen.
- Percepatan anggaran harus memberi manfaat langsung bagi warga, termasuk penyediaan air bersih saat kekeringan. Pemkot akan memakai matriks realisasi fisik-keuangan untuk evaluasi dan mencegah penumpukan belanja akhir tahun.
Makassar, IDN Times - Realisasi belanja Pemerintah Kota Makassar hingga memasuki Agustus 2026 masih berada di angka 40,96 persen. Capaian tersebut dinilai masih jauh dari target yang seharusnya dicapai pemerintah daerah pada periode yang sama.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi pun meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mempercepat realisasi belanja. Ia menargetkan serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Munafri saat memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kota Makassar di Balai Kota Makassar, Kamis (20/8/2026). Rapat tersebut dihadiri jajaran OPD dan para camat.
1. Serapan baru 40,96 persen, padahal idealnya sudah 70 persen
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. (IDN Times/Ashrawi Muin) Munafri menilai capaian serapan anggaran hingga Agustus masih jauh dari harapan. Menurutnya, idealnya pada periode tersebut realisasi belanja pemerintah kota sudah berada di kisaran 70 persen dan bergerak menuju 80 persen.
Kondisi itu membuat Appi meminta seluruh pimpinan OPD mengubah pola kerja. Ia mengingatkan agar cara kerja yang menghasilkan capaian serapan sekitar 85 persen pada tahun sebelumnya tidak kembali diterapkan jika pemerintah ingin mencapai target yang lebih tinggi.
"Jangan pernah mimpi mendapatkan hasil yang sama kalau caranya masih sama. Hasilnya berbeda, ya caranya harus berbeda," tegas Munafri.
Ia menargetkan realisasi belanja pemerintah kota dapat mencapai sekitar 95 persen pada akhir tahun. Namun, percepatan tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada angka serapan dalam laporan administrasi.
2. Enam faktor jadi penyebab rendahnya serapan
Ilustrasi anggaran (IDN Times/ Aditya Pratama) Dalam evaluasi tersebut, Munafri mengidentifikasi sejumlah persoalan yang membuat realisasi belanja pemerintah daerah berjalan lambat. Faktor pertama adalah perencanaan, termasuk kegiatan yang belum siap dilaksanakan, target yang tidak realistis, hingga perencanaan yang terlalu optimistis.
Faktor kedua berkaitan dengan pengadaan. Keterlambatan dokumen, proses tender atau seleksi, desain yang belum tuntas, hingga kendala di lapangan dinilai dapat membuat belanja modal maupun pengadaan barang dan jasa tertunda.
Faktor ketiga adalah pelaksanaan kegiatan. Munafri meminta setiap OPD menjalankan kegiatan sesuai jadwal serta mengantisipasi perubahan desain dan kendala lapangan sejak tahap perencanaan.
"Harus dihitung manajemen risiko, mitigasinya seperti apa kalau terjadi hal seperti itu," tuturnya.
Faktor berikutnya yakni administrasi, cash flow atau arus pembayaran, serta sumber daya manusia dan manajemen. Munafri menyoroti pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang terlalu sering karena berpotensi mengganggu kesinambungan pekerjaan.
3. Anggaran harus beri manfaat nyata ke warga
ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama) Munafri menegaskan, percepatan belanja daerah bukan sekadar mengejar tingginya persentase serapan. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan harus segera berputar di tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung.
"Yang lebih penting lagi bagaimana anggaran ini bisa berputar secara maksimal di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Ia juga meminta OPD mampu membaca kebutuhan masyarakat berdasarkan proyeksi kondisi yang akan dihadapi. Salah satu contohnya adalah kondisi kekeringan yang tengah terjadi sehingga pemerintah perlu memperkuat penyediaan sarana air bersih.
Munafri juga memperkenalkan matriks yang mempertemukan realisasi keuangan dan realisasi fisik untuk membaca kinerja belanja. Menurutnya, realisasi keuangan tinggi dan fisik tinggi merupakan kondisi ideal, sedangkan realisasi fisik tinggi tetapi serapan keuangan rendah harus mendapat perhatian lebih serius.
"Realisasi fisiknya tinggi, serapan keuangannya rendah. Ini lebih perlu disorot lebih tajam, red flag," tegasnya.
Ia meminta evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki pola kerja sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya. Munafri ingin perencanaan dan eksekusi anggaran ke depan dibangun dengan sistem yang lebih baik sehingga belanja daerah tidak kembali menumpuk pada akhir tahun.
"Tahun ini terakhir, tahun depan kita mulai dengan sebuah sistem yang lebih baik, sistem perencanaan yang baik, sistem eksekusi yang baik," beber Appi.
