Serapan Anggaran Pemkot Makassar Sangat Rendah, 11 OPD Ini Rapor Merah
Makassar, IDN Times - Serapan anggaran Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masih rendah. Pada triwulan II tahun 2022, serapan anggaran secara keseluruhan bahkan masih di bawah 20 persen.
Karena itu, Pemkot Makassar menahan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) bulan Mei dan Juni 2022. Penahanan itu diterapkan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang serapan anggarannya belum mencapai 40 persen.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar, Helmy Budiman, mengatakan secara keseluruhan belum ada OPD yang mencapai standar minimum 40 persen.
"Solusinya kita harus menahan belanja TPP karena belanja TPP ini selalu diprioritaskan oleh OPD. Belanja gaji silakan, tapi TPP kita tunda sampai realisasinya mencapai indikator 40 persen, masuk kategori hijau, baru kita bayarkan," kata Helmy, Senin (4/7/2022).
1. Ada 11 OPD yang rapor merah
Serapan anggaran hingga triwulan II tahun 2022 per tanggal 29 Juni masih di angka 19,51 persen atau sekitar Rp967 juta dari total alokasi anggaran sebesar Rp4,9 triliun. Selain itu, ada 11 OPD yang tercatat mengantongi rapor merah lantaran serapan anggarannya hanya di bawah 15 persen.
Adapun 11 OPD tersebut, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (2,64 persen), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (14,47 persen), Dinas Sosial (12,38 persen), Dinas Ketahanan Pangan (10,96), Dinas Pertanahan (12,81 persen) Dinas Lingkungan Hidup (13,75 persen), Dinas PPKB (13,86 persen), Dinas UMKM (10,26 persen), Dinas Pemuda dan Olahraga (11,20 persen), Dinas Perdagangan (12,31 persen) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (13,31 persen).
2. Serapan anggaran hanya berkutat di masalah operasional
Helmy mengatakan realisasi anggaran Pemkot Makassar sangat rendah. Pihaknya prihatin lantaran setapak anggaran OPD hanya berkutat di masalah operasional, gaji, dan TPP saja.
"Kami belum tahu kenapa bisa terjadi masalah begini padahal kita sudah menekan OPD untuk segera merealisasikan, utamanya belanja modal. Karena ini berkaitan pemulihan ekonomi daerah dan pemulihan ekonomi nasional," jelasnya.
Minimnya serapan anggaran itu, kata Helmy, disebabkan masih banyaknya OPD yang belum melaksanakan program sesuai kalender perencanaan. Belum lagi, kurangnya koordinasi antar OPD.
"Misal hambatannya ada di kecamatan atau kelurahan, tapi ini tidak ditindaklanjuti. Tapi ada catatannya dari Pak Wali Kota, proyek yang tidak bisa jalan atau tidak memungkinkan dikerjakan dalam waktu dekat. Itu dilaporkan karena memang ada beberapa proyek yang kami analisa kemarin, itu terhambat dengan administrasi," katanya.
3. TPP bergantung kinerja OPD
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh Dakhlan mengatakan, anggaran TPP tahun ini yang disiapkan mencapai Rp223 miliar.
Jika hingga akhir tahun OPD hanya mampu merealisasikan 40 persen, maka TPP terbayarkan hanya yang ditunda itu. Namun sebaliknya, jika realisasi lebih baik, justru OPD akan memperoleh tambahan TPP.
"Jadi TPP itu bergantung dari kinerja OPD, salah satunya serapan anggaran. Intinya kas daerah ada, jika kinerja maksimal, pembayaran bisa disegerakan," katanya.
