Seluruh Komisi DPRD Makassar Kembali Beraktivitas di Kantor Pettarani

Menurut Rahmat, ruangan pimpinan DPRD Makassar masih dalam tahap pembenahan. Perbaikan dikerjakan untuk menyesuaikan kebutuhan aktivitas pimpinan sebelum seluruhnya menempati kantor di Jalan AP Pettarani.

"Khusus untuk pimpinan, sedikit kita lakukan pembenahan untuk perbaikan ruangannya. Sedikit kita benahi," katanya.

Di sisi kesekretariatan, Bagian Keuangan dan Bagian Persidangan sudah mulai beraktivitas di kantor Pettarani. Sedangkan Bagian Humas dan Protokol serta Bagian Umum masih berkantor di Hertasning.

Rahmat mengatakan pihaknya juga tengah membenahi ruangan yang akan digunakan untuk penerimaan aspirasi masyarakat dan tamu. Ruangan tersebut nantinya berada di bawah pengelolaan Bagian Humas dan Protokol.

"Kita masih lakukan pembenahan khusus untuk ruangan penerimaan aspirasi yang notabene berada di naungan Bagian Humas dan Protokol," katanya.

Setelah pembenahan selesai, ruangan tersebut akan dimanfaatkan untuk menerima aspirasi masyarakat sekaligus tamu DPRD Makassar. Selain itu, lapangan tenis di kompleks DPRD juga akan dimanfaatkan sebagai ruang darurat bagi sejumlah staf Bagian Humas dan Protokol serta Bagian Umum.

Kontrak penggunaan kantor sementara di Perumnas Hertasning sebenarnya masih berlaku hingga Oktober 2026. Namun, Sekretariat DPRD Makassar mendapat kelonggaran dari pihak Perumnas untuk memindahkan barang dan kendaraan hingga Desember 2026.

Meski demikian, Rahmat menargetkan seluruh aktivitas DPRD Makassar sudah kembali ke kantor Pettarani. Dia berharap proses pemindahan tersebut rampung sebelum masa tersebut berakhir.

"Kami target tidak sampai Desember. Mudah-mudahan Oktober bisa rampung semua. Aktivitasnya sudah semua berada di sini," katanya.

Menurutnya, penggunaan dua lokasi kantor sekaligus membuat koordinasi menjadi kurang maksimal. Karena itu, seluruh bagian sekretariat didorong segera menyesuaikan diri dengan keterbatasan ruangan di kantor Pettarani.

"Kalau semua sudah ditempati di sini, Insyaallah aktivitas itu bisa semakin dipercepat," katanya.

Rahmat mengatakan keterbatasan ruangan menjadi salah satu konsekuensi dari pemanfaatan gedung yang baru direnovasi. Karena itu, sekretariat harus menyiapkan sejumlah ruang sementara untuk menampung staf.

"Memang mau tidak mau sekretariat ini harus menyesuaikan. Sekretariat harus menyesuaikan dengan bagaimana bisa kita harus membangun ruangan-ruangan sementara atau yang sifatnya darurat untuk penempatan beberapa staf," jelasnya.

Penataan tersebut bertujuan agar seluruh aktivitas kesekretariatan dapat kembali terpusat di kantor utama DPRD Makassar di Jalan AP Pettarani. Kantor tersebut sebelumnya terdampak kerusakan dan dibakar saat kerusuhan pada 29 Agustus 2025 dan kini kembali digunakan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gedung utama.