Polisi Terbitkan 271 Surat Pelanggaran selama PSBB di Makassar

PSBB di Makassar mulai dilaksanakan pada 24 April hingga 7 Mei 2020. Kebijakan itu kemudian diperpanjang sejak 8 Mei hingga 22 Mei mendatang.

Ibrahim mengatakan, polisi mencatat berbagai pelanggaran. Yang paling umum adalah masyarakat yang kedapatan berkumpul atau berkerumun. Sebagian lainnya merupakan pengendara motor yang tidak mengenakan masker.

"Jika kita amati kondisi saat PSBB tahap pertama, masih banyak terlihat pelanggaran. Seperti masyarakat keluar rumah tanpa kepentingan yang sangat perlu, berkumpul di suatu tempat tidak menjaga jarak," kata Ibrahim.

Surat pelanggaran yang dikeluarkan polisi, kata Ibrahim, berguna sebagai identifikasi terhadap warga yang tidak patuh terhadap aturan PSBB. Sejauh ini, para pelanggar hanya diberikan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Jika orang yang terdata kembali kedapatan melanggar, barulah polisi menerapkan hukum pidana. Sanksi bagi pelanggar tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan denda hingga Rp100 juta.

"Saya sampaikan pelanggar yang mengulangi pelanggarannya, bukan lagi diberikan surat pelanggaran PSBB, namun akan dikenakan sanksi hukum. Namun, penindakan hukum ini merupakan pilihan terakhir," ucap Ibrahim.

Ibrahim mengungkapkan, pihaknya terus mengingatkan masyarakat agar sadar tentang pentingnya PSBB. Kebijakan itu dianggap sebagai upaya efektif untuk menekan penyebaran COVID-19 di Makassar.

Kesadaran warga, kata Ibrahim, bisa ikut membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit akibat virus corona. Jika semua orang disiplin, maka PSBB tidak perlu diperpanjang lagi.

"Kita hanya berharap masyarakat supaya mau sadar dan memahami bahwa pemberlakuan aturan PSBB bukan untuk petugas di lapangan, namun untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.