Polda Sulsel Tingkatkan Pengamanan Arus Mudik Lebaran 2023
Makassar, IDN Times - Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan meningkatkan pengamanan arus mudik lebaran Idul Fitri dengan menggelar Operasi Ketupat Lipu 2023. Operasi melibatkan ribuan personel gabungan berlangsung 14 hari, sejak 18 April hingga 1 Mei 2023.
Operasi Ketupat Lipu 2023 dibuka dan diresmikan Kapolda Sulsel Irjen Setyo Budi Moempoeni, bertepatan dengan apel gelar pasukan di Lapangan Karebosi, Makassar, Senin pagi. Selain personel Polri dan TNI, Operasi Ketupat melibatkan petugas dari instansi pemerintahan.
"Dalam operasi Ketupat Lipu tahun 2023 di Sulsel, personel yang kami libatkan adalah 4.816 orang. Itu terdiri dari 2.643 anggota Polri, 315 prajurit TNI, dan 1.858 personel dari Instansi terkait," kata Moempoeni, Senin.
1. Sebanyak 63 pos pengamanan disiapkan
Personel gabungan, kata Kapolda, akan disebar ke berbagai titik selama arus mudik. Personel antara lain ditempatkan pada 63 pos pengamanan, 32 pos pelayanan, dan 9 pos terpadu. Selain menjaga keamanan, personel bertugas terutama untuk memantau dan mengendalikan arus lalu lintas.
"Jadi total pos itu 104 pos, ini semua kita gelar untuk mengantisipasi proses untuk arus lalulintas saat mudik," ucap Kapolda.
2. Personel bertugas memastikan masyarakat nyaman saat mudik
Kapolda mengatakakan, ada beberapa tugas personel pada Operasi Ketupat Lipu. Di antaranya mengawal aktivitas mudik, menjaga penyeberangan barang antar daerah, serta mengamankan objek-objek vital seperti bandara, pelabuhan, dan lainnya.
"Intinya pengamanan operasi ketupat tahun ini untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang jalankan ibadah bulan puasa, mudik dan hingga idul fitri serta arus balik," kata Irjen Moempoeni.
3. Amanat Kapolri terkait SKB arus mudik 2023
Dalam gelar apel pasukan, Irjen Moempoeni menyampaikan amanat Kapolri terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pengaturan lalu lintas serta penyeberangan selama arus mudik dan arus balik 2023.
"Jadi SKB itu berisi terkait pembatasan operasi angkutan barang, sistem one dan contra flow, pengaturan penyeberangan dan pengaturan penundaan seperti di pelabuhan merak dan Ciwandan," ujar Moempoeni.
"Ini juga nanti kalau ada pelanggaran dalam hal batas kecepatan kendaraan, kemudian pelanggaran terkait siapa-siapa yang bisa melakukan pengangkutan barang pokok, BBM dan ternak, itu diatur," dia melanjutkan.
