Plt Kepala BKKBN RI Minta Program Atasi Stunting 2025 Lebih Optimal
- Serapan anggaran BKKBN baru mencapai 77 persen hingga triwulan ketiga 2024.
- Penyusunan anggaran 2025 harus mengacu pada RPJPN 2025-2045, dengan fokus pada pencapaian hasil maksimal.
- Pagu defenitif untuk BKKBN sebesar Rp4,3 triliun, namun lebih dari Rp3 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai.
Makassar, IDN Times - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI menggelar Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran (Koren II) Program Bangga Kencana TA 2025, yang diadakan di Hotel Claro, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Senin (30/9/2024). Kegiatan ini dihadiri perwakilan seluruh BKKBN provinsi se-Indonesia.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, dalam sambutannya mengatakan, saat ini ada dua pengukuran untuk mengetahui situasi kasus stunting di Indonesia. Hal itu, menurut Jufri, mengakibatkan terjadinya perbedaan data.
"Seandanya bisa disatukan, kita pakai e-PPGM karena itu basisnya di puskesmas," kata Jufri.
Jufri juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan BKKBN RI di Kota Makassar. "Terima kasih sudah menempatkan kegiatan ini di Makassar, ini adalah kontribusi luar biasa bagi sulsel" ucapnya.
1. Momentum strategis dimulainya RPJPN 2025
Plt Kepala BKKBN RI, Sundoyo, saat membuka kegiatan memaparkan, penyusunan anggaran 2025 merupakan momentum strategis untuk menyambut dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
"Mestinya penyusunan anggaran 2025 mengacu pada hal tersebut, renstranya seperti apa, indicator yang ditetapkan juga harus sesuai dengan hal tersebut," ucap Sundoyo.
Sundoyo mengarahkan, agar perencanan program yang akan dibuat oleh BKKBN seluruh Indonesia harus memprioritaskan pada pencapaian hasil yang maksimal. Karena itu, penyusunan renstra dan alokasi anggaran harus sesuai.
"Karena itu harus berorientasi pada kegiatan yang ditetapkan RPJPN dan resntra," terang Sundoyo.
2. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran
Beberapa target BKKBN, jelas Sundoyo, memang belum tercapai hingga triwulan ketiga 2024. Sejumlah hal pun patut untuk dikaji, antara lain terkait pembiayaan yang mungkin kurang atau kurang fokusnya pelaksanaan kegiatan.
"Kita harus melakukan kajian, apakah soalnya adalah pembiayaan atau kurang fokusnya pelaksanaan kegiatan," katanya.
Terkait pembiayaan, terang Sundoyo, pagu defenitif untuk BKKBN telah ditetapkan sebesar Rp4,3 triliun. Di mana Rp3 triliun lebih dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai 21 ribu orang. Situasi tersebut dianggap kurang ideal dalam upaya mencapai target penurunan stunting.
3. Pengawasan penggunaan anggaran
Lebih jauh Sundoyo mengingatkan, bahwa penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program BKKBN di daerah, akan diawasi agar dapat digunakan secara maksimal. Karena itu, Sundoyo berencana melibatkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
"Kedepan ada penguatan teman-teman APIP untuk mengawal ini dengan baik dari aspek keuangan agar tepat sasaran antara uang yang dikeluarkan dan output yang dicapai," ucapnya.
Sundoyo juga menyinggung persoalan serapan anggaran BKKBN hingga triwulan ketiga 2024 yang baru mencapai 77 persen. Menurutnya, untuk mencapai target penyerapan anggaran seperti pada tahun 2023 yang mencapai 99 persen, maka BKKBN harus bekerja keras.
"Tapi jangan hanya penyerapan saja, tapi pertimbangkan output yang ada," pintanya.
Selain itu, Sundoyo menekankan konsolidasi perencanaan dan anggaran yang dilaksanakan hari ini, dapat menghasilkan program yang sejalan dengan visi-misi presiden terpilih, Prabowo Subianto.
