Pertamina Tegaskan Belum Ada Pembatasan CC untuk Pengguna Pertalite

15 Sep 2026, 13:53 WIBKota Makassar

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Pertamina Tegaskan Belum Ada Pembatasan CC untuk Pengguna Pertalite

EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar. IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya Sih

Pertamina Patra Niaga menegaskan belum ada pembatasan kapasitas mesin kendaraan untuk membeli Pertalite; seluruh kendaraan pengguna Pertalite masih dapat mengisi sesuai ketentuan.
Pertamina memperkuat suplai dan distribusi BBM dengan menambah pasokan ke terminal, kapal pengangkut, armada mobil tangki, serta memperpanjang jam operasional.
Antrean di Makassar mulai landai, sementara Pertamina memantau daerah penyangga Sulsel dan mengevaluasi pengaturan penyaluran, termasuk pembelian serta sistem ganjil-genap, bersama Satgas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Pertamina Patra Niaga menegaskan belum ada aturan yang membatasi kapasitas mesin kendaraan atau cylinder capacity (CC) untuk penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Seluruh kendaraan yang saat ini menggunakan Pertalite masih diperbolehkan mengisi BBM tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Executive General Manager (EGM) Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan aturan terkait pembatasan CC kendaraan untuk penggunaan Pertalite belum diputuskan. Pernyataan ini disampaikan di tengah pembahasan mengenai migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

"Untuk penggunaan cc memang belum diputuskan. Tetapi sekarang seluruh kendaraan yang menggunakan Pertalite belum ada aturannya," kata Deny usai Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).

1. Belum ada aturan pembatasan berdasarkan CC

Penerapan sistem ganjil-genap bagi kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi di SPBU, Jalan Sungai Saddang, Makassar, Senin (14/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Deny kembali menegaskan saat ini belum ada pembatasan jenis kendaraan berdasarkan kapasitas mesin untuk membeli Pertalite. Dengan demikian, kendaraan yang selama ini menggunakan Pertalite masih dapat mengisi BBM tersebut.

"Belum ada, belum. Belum ada," katanya saat ditanya apakah saat ini terdapat pembatasan jenis kendaraan untuk penggunaan BBM subsidi.

Pertamina juga masih menunggu evaluasi bersama Satuan Tugas (Satgas) terkait kondisi penyaluran BBM bersubsidi di Sulsel. Evaluasi tersebut mencakup kondisi pembelian, pengaturan hari, serta penerapan sistem ganjil-genap.

2. Pertamina klaim perkuat suplai dan distribusi

SPBU di Jalan AP Pettarani Makassar, Sabtu (12/9/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Deny mengatakan Pertamina tetap berupaya memenuhi kebutuhan BBM masyarakat di tengah lonjakan permintaan. Penguatan mencakup dua sisi, yakni suplai dan distribusi.

Untuk menjaga stok di Terminal BBM (TBBM), Pertamina menambah suplai dan kapal pengangkut BBM. Sementara dari sisi distribusi, armada mobil tangki ditambah dan jam operasional diperpanjang.

"Kami fokus ke dua hal. Yang pertama adalah penguatan suplai. Jadi dengan adanya lonjakan demand kemarin, kami tambahkan suplainya ke TBBM, kapal kami tambahkan untuk tetap menjaga stok di TBBM. Yang kedua, kami juga penguatan distribusi," katanya.

3. Pertamina pantau daerah penyangga Makassar

Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Deny mengatakan kondisi antrean di Kota Makassar mulai landai. Meski begitu, Pertamina tidak hanya memantau Makassar, tetapi juga daerah penyangga dan wilayah lain di Sulsel.

Beberapa daerah yang menjadi perhatian antara lain Maros, Gowa, Takalar, Pangkep, dan Bone. Pertamina berupaya memastikan kebutuhan BBM masyarakat di wilayah tersebut tetap terpenuhi.

"Kami tetap berupaya di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama wilayah-wilayah penyangga seperti di Maros, di Gowa, Takalar, Pangkep, Bone, dan lain-lain," katanya.

Pertamina menyatakan pengaturan penyaluran BBM akan terus dievaluasi bersama Satgas. Penyesuaian kebijakan, termasuk kondisi pembelian dan ganjil-genap, akan mengikuti perkembangan antrean dan kebutuhan masyarakat.