Makassar Targetkan Semua RW Punya Kawasan Urban Farming
- Pemkot Makassar mendorong setiap RW memiliki kawasan urban farming dengan memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan untuk memperkuat ketahanan serta kemandirian pangan keluarga.
- Di Kecamatan Tamalate, sekitar 406 dari 677 RW atau 60 persen telah memiliki urban farming; pemerintah menargetkan seluruh RW, PKK, dan DWP ikut mengembangkannya.
- RW 5 Maccini Sombala disiapkan sebagai percontohan; metode tanam disesuaikan lahan, sementara biaya instalasi hidroponik dan keterbatasan lahan menjadi tantangan utama.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar memacu seluruh RW memiliki kawasan urban farming atau pertanian perkotaan untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Program ini didorong dengan memanfaatkan lahan kosong dan pekarangan rumah menjadi area produktif.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan urban farming menjadi salah satu solusi untuk mendorong kemandirian pangan keluarga, terutama di tengah keterbatasan lahan di kawasan perkotaan. Hal itu disampaikan saat mengunjungi Kebun Urban Farming Kelompok Tani Marennu di Kelurahan Mangasa dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mawar di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Rabu (4/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Munafri yang akrab disapa Appi turut memanen bawang dan sejumlah sayuran di Kelompok Tani Marennu. Sementara di KWT Mawar, dia menyaksikan hasil panen berupa cabai, kangkung, dan terong.
"Program urban farming ini penting karena menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Walaupun dengan lahan terbatas, masyarakat tetap bisa memproduksi kebutuhan pangan sendiri," kata Munafri.
1. Urban farming dorong kemandirian pangan keluarga
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanen hasil urban farming di Kelompok Tani Marennu, Kecamatan Tamalate, Makassar, Rabu (4/11/2026). (Dok. Humas Pemkot Makassar) Menurut Munafri, pemanfaatan pekarangan dan ruang kosong dapat menjadi sumber produksi bahan pangan bagi masyarakat. Selain itu, urban farming juga membuka ruang pemberdayaan sekaligus memperkuat kebersamaan antarwarga.
"Kita berharap gerakan urban farming dapat tumbuh menjadi budaya produktif masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang dimulai dari lingkungan keluarga," katanya.
2. Sekitar 60 persen RW di Tamalate sudah punya urban farming
Ilustrasi urban farming (IDN Times/Anggun Puspitoningrum) Sementara itu, Camat Tamalate, Muhammad Aril Syahbani, menyebut sekitar 60 persen RW di wilayahnya telah memiliki kawasan urban farming. Jumlah tersebut mencakup sekitar 406 dari total 677 RW.
Pihaknya menargetkan seluruh RW di Kecamatan Tamalate memiliki minimal satu kawasan pertanian perkotaan. Pengembangan program ini juga akan melibatkan organisasi pemberdayaan masyarakat, seperti PKK dan Dharma Wanita Persatuan (DWP).
"Target kami, setiap kelurahan wajib memiliki urban farming di setiap RW. Begitu juga PKK dan DWP harus memiliki urban farming sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan," kata Aril.
3. RW 5 Maccini Sombala disiapkan jadi proyek percontohan
Ilustrasi urban farming (IDN Times/Debbie Sutrisno) Menurut Aril, salah satu kawasan urban farming di RW 5 Maccini Sombala dinilai Wali Kota Makassar layak menjadi proyek percontohan atau pilot project bagi pengembangan pertanian perkotaan di Kecamatan Tamalate. Pihak kecamatan akan berkoordinasi dengan para lurah untuk mengidentifikasi potensi lahan dan mengembangkan program tersebut di wilayah masing-masing.
Aril menjelaskan metode urban farming akan disesuaikan dengan kondisi geografis dan ketersediaan lahan. Warga yang memiliki pekarangan memadai dapat menggunakan media tanam tanah, sedangkan kawasan dengan lahan terbatas bisa menerapkan sistem hidroponik.
"Karakteristik setiap wilayah berbeda. Kalau tidak memiliki lahan yang cukup, bisa menggunakan metode hidroponik. Jadi, keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak mengembangkan urban farming," jelasnya.
4. Biaya instalasi hidroponik jadi salah satu tantangan
Ilustrasi urban farming (Dok. Idn Globe) Selama ini, hasil panen dari kebun urban farming di Tamalate masih lebih banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga di lingkungan sekitar. Meski demikian, program tersebut dinilai turut meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun kebiasaan bercocok tanam.
Aril mengakui salah satu tantangan pengembangan urban farming adalah keterbatasan lahan dan biaya awal untuk membangun instalasi hidroponik. Karena itu, pihak kecamatan bersama kelurahan akan terus memberikan edukasi dan mencari solusi pembiayaan agar masyarakat dapat terlibat.
"Kami akan terus mengedukasi masyarakat, termasuk mencari solusi terhadap kendala anggaran. Harapan kami, seluruh RW di Kecamatan Tamalate nantinya memiliki minimal satu urban farming," katanya.
