3.060 Kader Desa Dikerahkan untuk Tekan Stunting di Sulsel
- Pemprov Sulsel mengerahkan 3.060 kader desa dan PKK selama November-Desember 2026 untuk edukasi, pemantauan anak, serta memastikan bantuan gizi tepat sasaran.
- Prevalensi stunting Sulsel menurut SSGI 2024 mencapai 23,3 persen, lebih tinggi 3,5 poin dari nasional. Pemerintah menekankan intervensi berkelanjutan tanpa target angka spesifik.
- Pada 2025, 15.120 anak telah menerima makanan tambahan, pendampingan, dan edukasi. Tahun ini bantuan diperluas, termasuk RUTF untuk sekitar 1.200 penerima serta pendataan manual di wilayah sinyal terbatas.
Makassar, IDN Times - Penanganan stunting tidak cukup hanya dengan memberikan makanan tambahan kepada anak. Pendampingan keluarga, edukasi gizi, hingga pemantauan tumbuh kembang secara langsung juga dibutuhkan agar anak-anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan bisa mendapatkan penanganan tepat.
Pendekatan inilah yang coba diperkuat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui program Aksi Stop Stunting 2026. Sebanyak 3.060 kader desa dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dikerahkan untuk mendampingi masyarakat yang menjadi sasaran intervensi di seluruh Sulsel.
Para kader akan turun langsung ke lapangan selama dua bulan, mulai November hingga akhir Desember 2026. Mereka bertugas memberikan edukasi, memantau kondisi anak, serta memastikan penerima manfaat memperoleh makanan tambahan sesuai kebutuhan.
1. Kader desa dan PKK diterjunkan selama dua bulan
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, saat meluncurkan program Aksi Stop Stunting 2026 di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (3/11/2026). IDN Times/Istimewa Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan para kader telah mendapatkan pelatihan sebelum menjalankan tugas pendampingan. Mereka juga dibekali data sasaran yang memuat identitas hingga alamat penerima manfaat.
"Kita sudah menguji para kader. Mereka sudah hafal nama-nama sasaran karena sebelumnya telah mengikuti pelatihan," kata Andi Sudirman saat peluncuran Aksi Stop Stunting 2026 di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan intervensi berjalan tepat sasaran. Pemprov telah menyiapkan dashboard yang memuat data penerima manfaat dan terus memperbaruinya melalui proses validasi.
"Dashboard juga sudah lengkap, mulai dari nama hingga alamat. Datanya sudah valid dan terus diinput serta divalidasi secara kontinu setiap tahun," katanya.
2. Prevalensi stunting Sulsel masih di atas nasional
Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Evi Mustikawati Arifin. IDN Times/Asrhawi Muin Pengerahan ribuan kader ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Sulsel menekan angka stunting. Pasalnya, prevalensi stunting di Sulsel masih lebih tinggi dibandingkan angka nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Evi Mustikawati Arifin, menyebut prevalensi stunting berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencapai 23,3 persen. Sementara angka nasional berada di level 19,8 persen.
Artinya, prevalensi stunting di Sulsel masih terpaut 3,5 poin persentase dari angka nasional. Pemprov Sulsel berharap angka tersebut bisa ditekan hingga berada di bawah rata-rata nasional.
"Tentu ke depannya sesuai harapan dengan Bapak Gubernur, bahwa prevalensi untuk stunting di Sulsel kita berharap bisa di bawah dari prevalensi nasional Indonesia,"kata Evi.
Namun, Sudirman tidak menetapkan target kuantitatif penurunan stunting hingga akhir 2026. Dia memilih menitikberatkan keberhasilan program pada perubahan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran intervensi.
"Kita tidak menargetkan secara spesifik angka tertentu karena ini masih berdasarkan survei. Namun, kita ingin masyarakat yang menjadi lokus atau sasaran program ini mengalami perubahan," ungkapnya.
Dia berharap anak-anak yang sebelumnya membutuhkan pendampingan bisa keluar dari kondisi tersebut. Menurutnya, penanganan stunting juga harus berlangsung secara berkelanjutan karena persoalan serupa berpotensi kembali muncul jika intervensi tidak berlanjut setiap tahun.
"Jika kita tidak melaksanakannya secara berkelanjutan setiap tahun, masalah serupa akan kembali terjadi pada tahun berikutnya. Karena itu, upaya ini harus terus kita lakukan secara kontinu," tuturnya.
3. Sebanyak 15.120 anak jadi sasaran intervensi stunting pada 2025
ilustrasi stunting (IDN Times/Anggun Puspitoningrum) Pelibatan ribuan kader desa dan PKK bukan kali pertama dalam upaya penanganan stunting di Sulsel. Sudirman menyebut pada tahun sebelumnya Pemprov telah memberikan intervensi kepada 15.120 anak.
Intervensi mencakup pemberian makanan tambahan (PMT), pendampingan, dan edukasi. Para kader juga mengunjungi rumah penerima manfaat untuk memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan.
Tahun ini, Pemprov kembali melanjutkan pendekatan serupa dengan memperkuat peran kader di tingkat desa dan kelurahan. Selain PMT, intervensi juga mencakup pemberian multivitamin, susu formula atau Pangan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK), serta bantuan makanan tambahan di seluruh kabupaten/kota.
Sulsel juga memperoleh bantuan dari Kementerian Kesehatan berupa 184.350 saset Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF) atau makanan terapi siap konsumsi. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sekitar 1.200 penerima dan diberikan secara gratis.
Evi mengatakan pelaksanaan pendampingan tidak lepas dari tantangan kondisi geografis, terutama keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Dinas Kesehatan telah menyiapkan formulir manual agar pendataan dan pelaporan tetap berjalan.
" Kami telah menyiapkan salah satunya untuk mengantisipasi kondisi tersebut adalah mengadakan form secara manual. Dan itu kami sudah siapkan di seluruh daerah-daerah yang kita sudah identifikasi terjadinya gangguan sinyal," jelasnya.
