Pemerintah Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Disabilitas Lewat Pelatihan
- Tantangan ketenagakerjaan tidak hanya dijawab pemerintah pusat, tapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor dan pemerintah daerah.
- Menaker memastikan hak dasar tenaga kerja terpenuhi, termasuk upah layak, perlindungan sosial, dan hubungan industrial yang harmonis.
- Pelatihan vokasi disabilitas harus memiliki jalur penempatan kerja yang jelas untuk memastikan keberlanjutan karir mereka.
Makassar, IDN Times - Pemerintah memperluas strategi penciptaan lapangan kerja melalui pendekatan kolaboratif dan inklusif. Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, saat membuka pelatihan vokasi sekaligus meluncurkan program fasilitasi penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas di Aula Syekh Yusuf Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar, Jumat (25/7/2025).
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BBPVP Makassar dan Pemerintah Kota Makassar. Yassierli menegaskan kerja sama lintas sektor menjadi kunci menghadapi tantangan penyerapan tenaga kerja.
"Modalitas itu ada di berbagai kementerian. Kementerian Pertanian punya program swasembada, Kementerian ESDM sudah menyatakan akan membuka 700 ribu pekerjaan lewat pionirisasi energi. Kementerian Pariwisata, Perikanan dan Kelautan pun turut berkontribusi lewat program strategis nasional," kata Yassierli dalam sambutannya.
1. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa hanya dijawab pemerintah pusat
Yasierli menyebut BBPVP Makassar sebagai salah satu simpul pelatihan vokasi terbesar di Indonesia. Kompleks bangunannya memiliki luas area 5 hektare dan program pelatihan jangka pendek maksimal 6 bulan.
Balai serupa juga terdapat di Serang, Bekasi, Bandung, dan Semarang. Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan tidak bisa hanya dijawab pemerintah pusat.
"Yang membanggakan saya hari ini adalah kolaborasi. Kita hadir bersama pemerintah daerah, Baznas, dan lintas kementerian. Hampir 25 kementerian telah kami ajak bekerja sama selama delapan bulan terakhir," katanya.
Salah satu langkahnya adalah kerja sama dengan Kementerian UMKM untuk melatih sedikitnya 5.000 wirausaha baru. Selain itu, ada juga dukungan Kementerian Koperasi yang tengah menyiapkan 80.000 koperasi dengan SDM terlatih.
2. Menaker pastikan hak dasar tenaga kerja terpenuhi
Yassierli juga menyoroti mandat kementerian dalam memastikan hak dasar tenaga kerja terpenuhi, mulai dari upah layak, perlindungan sosial, hingga hubungan industrial yang harmonis. Dia menegaskan pemerintah memiliki pengawas dan mediator untuk menangani pelanggaran ketenagakerjaan.
Menghadapi transformasi global, pemerintah menyiapkan 4 strategi utama, mulai dari memaksimalkan hilirisasi dan penguatan koperasi hingga membuka penempatan pekerja migran dengan target 450 ribu orang. Selain itu, kemitraan perusahaan untuk perekrutan tenaga kerja lokal terus didorong, disertai pengembangan tenaga kerja mandiri berbasis inovasi.
"Balai BBPVP Makassar akan kami jadikan pusat Talent and Innovation Hub di Indonesia. Ada ‘Karantina Corner’ yang kami siapkan jadi ruang kreatif bagi generasi muda untuk berbagi ide, dilatih, bahkan sampai difasilitasi akses pendanaan dan inkubasi usaha melalui Himbara," jelasnya.
3. Disnakertrans Sulsel sebut pelatihan disabilitas punya jalur penempatan jelas
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, menjelaskan pihaknya telah memiliki Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung layanan khusus bagi tenaga kerja disabilitas. Bahkan pegawai disabilitas dilibatkan sebagai petugas pelayanan.
"Jadi kami tidak hanya mempekerjakan akan tetapi secara psikologi juga melayani orang-orang yang status disabilitas. Itu yang kami lakukan dan sangat luar biasa," kata Jayadi.
Jayadi menekankan pentingnya pelatihan vokasi dengan penempatan kerja yang jelas. Menurutnya, pelatihan tidak boleh hanya sekadar formalitas tanpa ada kejelasan serapan kerja.
"Kami sepakat di dalam, dan terima kasih juga kepada Baznas yang siap memberikan dana kepada kita semua untuk bagaimana melatih tenaga kerja yang penting jelas off taker-nya. Siapa yang akan menerimanya, 22 orang ini yang disabilitas. Itu kan jelas orangnya," ucapnya.
