Munafri Tegaskan Perubahan APBD Makassar Harus Berdampak ke Masyarakat

Menurut Munafri, perubahan APBD bukan berarti mengurangi pelayanan kepada masyarakat. Penyesuaian anggaran bertujuan mempertajam program, melihat kesiapan pelaksanaan, serta memastikan anggaran dialokasikan pada kegiatan yang memiliki dampak nyata.

"Efisiensi belanja tidak mengurangi pelayanan masyarakat, pengendalian belanja umum, penajaman kegiatan, dan kegiatan yang memiliki kesiapan dampak langsung," katanya.

Dari sisi pendapatan, Munafri mengatakan Pemkot Makassar terus mendorong penguatan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut mencakup optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha. 

Sementara dari sisi belanja, anggaran diarahkan untuk mendukung pelayanan publik dan program prioritas yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Munafri juga meminta pelaksanaan program dan anggaran dikawal agar tidak terjadi penumpukan kegiatan menjelang akhir tahun. Pemkot Makassar akan memperkuat pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran.

"Keberhasilan anggaran bukan diukur dari besarnya angka, tapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat," tegasnya.

Munafri mengatakan pembahasan Perubahan APBD 2026 merupakan proses bersama antara Pemkot Makassar dan DPRD. Sinergi kedua lembaga diperlukan agar kebijakan anggaran yang disepakati sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dia berharap pembahasan APBD Perubahan 2026 dapat segera dirampungkan sehingga program pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mengatakan pembahasan APBD Perubahan 2026 harus berlangsung secara terbuka dan terukur. Pembahasan juga harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Karena itu, kami terus membangun sinergi dengan DPRD Kota Makassar agar setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kota Makassar," kata Aliyah.

Dia juga mengatakan proses perubahan anggaran harus berlangsung secara transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian dalam penyempurnaan kebijakan anggaran Pemkot Makassar.