Kepala BNPB Minta Pengungsi Gempa Mamuju Kembali ke Rumah

Kepala BNPB meminta agar pemerintah daerah setempat segera menetapkan status tanggap darurat bencana, dan membentuk Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat penanganan bencana gempabumi M 5.8 Mamuju. Hal ini diperlukan agar kaji cepat kebutuhan, pendataan dan distribusi bantuan dapat lebih terorganisir dan optimal.

Di samping itu, dalam upaya penanganan darurat, Suharyanto meminta pemerintah daerah agar mengutamakan keselamatan masyarakat. Sebab, keselamatan adalah hukum yang tertinggi dalam penaggulangan bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Joko Widodo.

"Mohon setelah ini status tanggap darurat. Disusun organisasinya, dilihat tingkat kerusakannya. Sehingga kegiatan tanggap darurat bisa terpadu,” kata Suharyanto.

“Jangan sampai ada masyarakat yang tidak tertangani. Keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Itu Bapak Presiden selalu menekankan itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Kepala BNPB menitipkan pesan tentang pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terkait mitigasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi segala ancaman bencana. Suharyanto mengingatkan kembali bahwa Indonesia menjadi negara yang memiliki ragam potensi ancaman bencana alam. Sehingga kesadaran masyarakat adalah hal mutlak yang harus ditingkatkan agar lebih siap dalam mengadapi bencana.

“Budaya sadar bencana ini harus terus kita tingkatkan. Ini mungkin ke depan akan jadi program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sulawesi Barat, bahwa tanah yang ditempati ini memang rawan bencana. Sehingga apabila terjadi bencana di kemudian hari maka mereka bisa lebih paham bagaimana menyelamatkan diri,” kata Suharyanto.

Usai memberikan arahan, Kepala BNPB menyerahkan bantuan Dana Siap Pakai (DSP) senilai Rp1 miliar guna mendukung percepatan penanganan gempabumi magnitudo 5.8 di wilayah Mamuju dan sekitarnya. Adapun rinciannya adalah Rp250 juta untuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Rp250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Mamuju, Rp250 juta untuk Pemerintah Kabupaten Majene, dan dukungan operasional darurat bencana Rp150 juta untuk Korem 142 serta Rp100 juta untuk Polda Sulawesi Barat.

Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan kehadiran BNPB menjadi kekuatan bagi masyarakat Sulbar dalam menghadapi bencana. Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat masih kuatir atas kejadian gempa tahun sebelumnya. 

"Peristiwa 2021 sangat menghantui masyarakat kita. Sehingga paska kejadian sejumlah masyarakat langsung mengungsi di tempat kejadian," ungkapnya.

Hanya saja, kata Akmal, masyarakat belum terkoordinir dalam melakukan pengungsian. Olehnya Akmal berharap terus dilakukan edukasi masyarakat memberikan kesadaran agar bisa hidup ramah dengan bencana. 

"Sulbar berada diatas wilayah rawan bencana. Sulbar Supermarket nya bencana, ada gempa banjir longsor, jadi membutuhkan perhatian luar biasa. Dan membutuhkan edukasi kepada masyarakat dalam menyikapi bencana," kata Akmal.