Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar mengendalikan penyelenggaraan reklame lewat Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun 2022.
Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Makassar Zulkifli Nanda mengatakan, Perwali 45/2022 memuat aturan pendirian reklame, mulai dari izin hingga penataannya. Sebab saat ini banyak reklame yang berdiri tanpa izin.
Zulkifli mengatakan, perizinan pendirian reklame berada di Kantor PTSP. Dari sana, perizinan dikoordinir oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
“Senin ini kita akan sediakan loket khusus di PTSP untuk melayani izin reklame. Setelah itu kita serahkan berkasnya ke orang Bapenda yang stand by di PTSP. Karena mereka yang kordinator untuk penanganan pemasangannya,” kata Zulkifli.
Zulkifli mengatakan, perizinan reklame wajib diatur lebih lanjut untuk menghindari tata kota semrawut. Pengendalian reklame dibutuhkan agar Makassar lebih berestetika, dan di sisi lain bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bidang Pajak dan Restribusi Daerah Bapenda Makassar Harryman menyatakan Perwali ini sekaligus melonggarkan moratorium reklame sebelumnya. Delapan bulan terakhir tak ada penambahan pemasangan reklame. Sedangkan reklame tidak berizin dicabut.
“Reklame di lahan pemerintah diberhentikan sementara karena kita masih menyesuaikan master plan sesuai rencana tata ruang. Kalau di lahan persil atau milik sendiri sudah bisa asalkan mengurus ijin terlebih dahulu,” ungkapnya.
Harryman mengatakan, penerimaan daerah dari reklame cukup signifikan. Jumlahnya juga naik dari tahun ke tahun.
"Khusus reklame surplus Rp10 miliar dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu khusus reklame kita raih Rp43 miliar, tahun ini capai Rp53 miliar," katanya.