Jelang Pilkada, 67 Ribu Pemilih di Makassar Tidak Memenuhi Syarat

Romy mengungkapkan, umumnya kategori TMS berisi orang yang sudah meninggal namun masih tercatat dalam daftar pemilih. Ada juga pemilih yang sudah pindah domisili, serta penyebab lainnya.

Jumlah pemilih TMS diperkirakan masih bakal bertambah. Sebab coklit baru memenuhi 55,29 persen dari total 1.048.151 data pemilih.

“Ini saja baru setengahnya dan sudah ada 67 ribu orang lebih pemilik suara yang tidak memenuhi syarat. Kemungkinan bertambahnya TMS bisa saja terjadi karena proses coklit masih berlangsung,” kata Romy.

Romy menerangkan, PPDP menggelar coklit untuk memastikan data pemilih sah. Semua pemilih TMS yang ditemukan oleh PPDP akan dihapus dalam sistem. Sehingga pada pencoblosan, pemilik suara tidak bisa ikut memilih.

"Mereka yang tidak memenuhi syarat nantinya akan dihapus sehingga tidak masuk dalam daftar pemilih tetap," ucap Romy.

Dari coklit, KPU bakal menetapkan daftar pemilih sementara (DPS). Dari sana kemudian digelar beberapa pemutakhiran sebelum menghasilkan daftar pemilih tetap (DPT) jelang pilkada.

Karena tahapan ini dilaksanakan dalam masa pandemik COVID-19, maka KPU Makassar memastikan bahwa petugas PPDP yang turun bertugas ke rumah-rumah warga melaksanakan coklit data pemilih, sudah melakukan rapid test dan dinyatakan nonreaktif.

"Dalam bertugas PPDP dilengkapi dengan alat protokol kesehatan seperti masker, face shield, sarung tangan, hand sanitizer, dan juga alat tulis pribadi," kata Komisioner KPU Makassar Endang Sari.

Selain itu, petugas PPDP hanya melakukan proses coklit data pemilih di teras rumah warga atau di depan pagar sebagai standar protokol pencegahan.

"Dan kami sudah tegaskan agar hal tersebut disiplin dipatuhi dan dilakukan oleh PPDP," katanya.