Pemkot Makassar mengakui kesiapan warga memilah sampah masih beragam menjelang kebijakan 1 Agustus 2026, sehingga penerapannya dilakukan bertahap melalui sosialisasi dan evaluasi.
Warga diminta memisahkan sampah organik dan nonorganik dari rumah; organik dapat diolah dengan teba, biopori, atau komposter, sedangkan nonorganik bernilai ekonomi disetor ke bank sampah.
Pemkot menyiapkan alternatif fasilitas sesuai kondisi wilayah dan memperkuat edukasi melalui perangkat lingkungan; tahap awal kebijakan berfokus pada uji coba, evaluasi, serta sosialisasi tanpa sanksi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar mengakui kesiapan masyarakat dalam menerapkan kebijakan pemilahan sampah dari sumber masih berbeda-beda. Karena itu, penerapan kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2026 akan dibarengi dengan sosialisasi dan evaluasi secara bertahap.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan ada warga yang sudah terbiasa memilah sampah, ada yang baru akan memulai, dan ada pula yang belum siap menerapkannya. Menurutnya, Instruksi Wali Kota diterbitkan untuk menyamakan langkah seluruh masyarakat.

"Maksudnya begini, ini kan ada orang yang sudah memulai, ada orang yang baru memulai, ada orang yang belum memulai. Instruksi walikota menjadi instrumen penyeragam," kata Munafri, Rabu (29/7/2026).

1. Sebut pemilahan sampah tidak merepotkan

Ilustrasi pilah sampah. IDN Times/Asrhawi Muin

Munafri menilai pemilahan sampah bukan hal yang rumit. Masyarakat cukup memisahkan sampah organik dan nonorganik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menggunakan teba, biopori, atau komposter. Sementara itiu, sampah nonorganik yang masih bernilai ekonomi dapat disetor ke Bank Sampah Unit.

"Kenapa enggak dipilah memang supaya enggak ribet? Yang, yang organiknya dimasukkan ke Teba, yang non-organiknya dibawa ke bank sampah, dijual, jadi uang," katanya.

Menurut Munafri, pemilahan sejak dari sumber juga akan memudahkan proses pengolahan sampah. Hal ini karena sampah yang masih bernilai tidak lagi tercampur dengan sampah organik.

2. Pemkot siapkan alternatif bagi warga yang belum memiliki fasilitas

Ilustrasi tempat sampah. IDN Times/Asrhawi Muin

Munafri juga mengakui tidak semua warga memiliki lahan untuk membuat teba atau fasilitas pengolahan sampah organik. Karena itu, Pemkot akan menyesuaikan solusi dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pemkot, kata dia, akan mengevaluasi kebutuhan masyarakat dan menyiapkan berbagai alternatif mulai dari komposter komunal, biopori, hingga teknologi pengolahan lainnya. Wilayah yang rawan banjir atau tidak memungkinkan membuat teba akan diberikan alternatif pengolahan sampah organik yang lebih sesuai.

"Apa yang tidak ada di masyarakat, itulah nanti yang di-provide oleh pemerintah, berbagai macam yang kita bisa bikin," katanya.

3. Klaim sosialisasi terus dimaksimalkan

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. IDN Times/Asrhawi Muin

Munafri juga sepakat bahwa sosialisasi kepada masyarakat masih perlu diperkuat. Menurutnya, edukasi akan terus digencarkan, termasuk melalui camat, lurah, hingga RT dan RW yang menjadi ujung tombak penyampaian informasi di lingkungan.

"Sosialisasinya masih kurang. Iya, sepakat, saya sepakat. Sepakat, masih kurang, tapi kan harus kita memulai ini," kkatanya.

Meski kebijakan mulai berlaku pada 1 Agustus 2026, Munafri memastikan pemerintah belum akan mengedepankan pemberian sanksi. Pada tahap awal, Pemkot akan lebih fokus pada uji coba, evaluasi, dan sosialisasi agar masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem pemilahan sampah dari sumber.

"Enggak ada sanksi, kita akan memaksimalkan pola sosialisasi ini berjalan, ya," katanya.