Efisiensi Anggaran, Pj Gubernur Sulsel Jamin Tenaga Honorer Aman

Meski memastikan tidak ada PHK bagi tenaga honorer, Pemprov Sulsel tetap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Sejumlah langkah telah dilaksanakan termasuk penghapusan anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) dan penerapan sistem digital dalam administrasi pemerintahan.

"Efisiensi anggaran itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Pemprov Sulsel sudah laksanakan. Bahkan, ATK (Alat Tulis Kantor) di-nol-kan. Dokumen-dokumen lewat aplikasi SRIKANDI, dan pakai tanda tangan elektronik," jelasnya.

Fadjry juga mengungkapkan tahun ini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami penurunan. Hal ini tidak hanya berdampak pada Pemprov Sulsel, tetapi juga seluruh pemerintah kabupaten/kota serta kementerian dan lembaga lainnya di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan seluruh Kementrian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten Kota melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kendati demikian, Fadjry menegaskan birokrasi harus tetap berjalan dengan baik dalam kondisi fiskal yang terbatas. Hal itu sempat disampaikannya saat Rapat Koordinasi dan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah se-Sulsel, di Kantor Gubernur, Selasa (11/2/2025) lalu.

"Sebagai ASN wajib menjalankan Inpres ini dalam kondisi apapun. Birokrasi harus jalan, bagaimanapun keadaan fiskal anggaran kita. Karena kita ini ASN harus sami'na wa atho'na. Apapun itu, kita harus mengikuti pimpinan," tegasnya.