Pemprov Sulsel Pastikan Tidak Ada Rencana WFH meski Efisiensi Anggaran
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan hingga saat ini tidak ada rencana menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun pemerintah pusat tengah menerapkan efisiensi anggaran. Pj. Gubernur Sulsel, Fadjry Djufry, menjelaskan kondisi di daerah berbeda dengan Jakarta, sehingga kebijakan WFH belum dianggap diperlukan.
"Postur anggaran kita masih memadailah. Artinya agak berbeda kalau di Jakarta dengan di daerah yang memang banyak hal menjadi pertimbangan. Kalau di daerah saya lihat masih oke aja. Jadi belum," kata Fadjry di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (11/2/2025).
1. Bakal dievaluasi setelah dua bulan
Meski demikian, Fadjry tidak menutup kemungkinan adanya perubahan kebijakan jika evaluasi dalam beberapa bulan ke depan menunjukkan perlunya penyesuaian. Bukan tidak mungkin WFH akan menjadi pilihan.
"Nanti kalau berjalan satu dua bulan ini, kita evaluasi Tapi sampai sekarang kita belum memutuskan untuk melakukan WFH," kata Fadjry.
2. TPP pegawai tidak terganggu
Selain itu, Fadjry juga memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan terganggu meskipun ada pemangkasan anggaran.
"TPP adalah hak dasar pegawai, dan seharusnya tidak diganggu. Kalau pun ada keterlambatan administrasi, mungkin satu atau dua minggu masih wajar, tapi jangan sampai berbulan-bulan," katanya.
3. Pemprov terapkan efisiensi anggaran sesuai instruksi pusat
Fadjry menegaskan pihaknya siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Meski demikian, lima sektor prioritas, yaitu ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pendidikan, dan kesehatan, tetap menjadi fokus utama.
"Ini mandatory yang memang diharapkan tetap bisa berjalan dengan baik. Dari beberapa masukan saran dan bupati, wali kota tadi itu kan disampaikan Kepala BPKP bahwa ini bisa menjadi kekhawatiran teman-teman terkait target-target yang dicapai," kata Fadjry.
