DPRD Kembalikan Draf RAPBD Pemprov Sulsel, Ini Sebabnya

Gubernur dan DPRD Sulsel sepakat mengubah struktur pemerintahan di Pemprov per 1 November 2019. Persetujuan tertuang dalam Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam nomenklatur struktur yang baru, sejumlah perangkat daerah berubah. Ada juga yang dilebur, ada pula yang tetap. Struktur yang baru lebih ramping dibandingkan sebelumnya.

Perangkat daerah yang dilebur, antara lain Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. Kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kemudian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi Dinas Ketahanan Pangan. Dan Kemudian Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Fahruddin Rangga mengatakan, Banggar DPRD Sulsel sudah beberapa kali meminta perbaikan draf RAPBD dengan mengacu pada struktur OPD baru. Pembahasan RAPBD bisa dilanjutkan setelah ada naskah baru hasil perbaikan.

Rangga belum memastikan apakah hasil perbaikan sudah dikirimkan kembali ke DPRD atau belum. Sebab, saat ini 83 legislator DPRD Sulsel, termasuk dia, tengah mengikuti pembekalan atau orientasi di Kementerian Dalam Negeri. Orientasi digelar hingga 21 November 2019.

"Mungkin sudah ada masuk di DPRD, karena kami masih mengikuti orientasi,” ucap Rangga.

Pekan lalu, Pemerintah Provinsi Sulsel telah mengajukan nota keuangan RAPBD tahun 2020 kepada DPRD. Dalam rancangan tersebut, target pendapatan daerah ditetapkan Rp10,46 triliun. Sedangkan anggaran belanja bernilai Rp10,79 triliun.

Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika mengatakan, dalam waktu dekat rancangan anggaran akan dibawa ke Badan Anggaran. Setelah itu, rancangan dibahas secara detail bersama instansi pemerintahan di tingkat komisi-komisi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD dan gubernur wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat akhir 30 November, atau satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Hingga Senin (18/11), tersisa 12 hari jelang tenggat.

Ketua DPRD optimis RAPBD Sulsel bisa dibahas dan disetujui tepat waktu. Ina menyatakan para legislator akan memaksimalkan waktu yang tersisa. Pihaknya juga belum berencana meminta perpanjangan waktu kepada Kemendagri.  

"Insya Allah kiita akan menggunakan waktu semaksimal mungkin. Kami pimpinan masih yakin kita akan selesai pembahasan melalui pembahasan di komisi komisi tepat waktu," ucap Ina.