Disdik Sulsel Bantah Ada Paksaan dalam Pengunduran Diri Kepala Sekolah

Iqbal menjelaskan terdapat beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang berhenti dari jabatan kepala sekolah. Di antaranya karena meninggal dunia, diberhentikan dari jabatan, atau mengajukan pengunduran diri atas permintaan sendiri.

Menurut dia, Pemprov sempat membahas kemungkinan pemberhentian kepala sekolah yang terlibat temuan BPK melalui mekanisme pelanggaran berat. Opsi tersebut dinilai perlu dikaji karena berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap status kepegawaian ASN.

Karena itu, Disdik bersama BKD mendiskusikan perbedaan dampak antara pemberhentian akibat pelanggaran berat dan pengunduran diri atas permintaan sendiri. Pembahasan tersebut difokuskan pada implikasi yang akan muncul dalam riwayat dan status kepegawaian kepala sekolah.

"Nah ternyata kalau diberhentikan itu pasti ada catatan. Tapi kalau pemberhentian sendiri itu pasti tidak ada catatan. Ini penjelasannya dari teman-teman BKD," kata Iqbal. 

Iqbal menegaskan keputusan untuk mengundurkan diri sepenuhnya berada di tangan masing-masing kepala sekolah. Disdik tidak mewajibkan ataupun memaksa kepala sekolah untuk mengambil langkah tertentu.

"Kami sebenarnya sudah menyampaikan kepada teman-teman kepala sekolah. Ketika penyampaian ini dilaksanakan, memang tidak ada hal-hal yang sebenarnya yang protes atau apa karena bukan pemaksaan sebenarnya," katanya.

Menurut Iqbal, Disdik hanya menyampaikan pilihan yang dapat ditempuh oleh para kepala sekolah. Dia berharap setiap kepala sekolah mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing pilihan dan menentukan sikap secara sukarela.

"Kami harapkan kerelaan mereka mau mengundurkan diri atau tidak. Karena ini juga kami diberikan waktu oleh BPK untuk menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan temuan-temuan ini," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan Pemprov Sulsel memiliki aturan yang jelas terkait pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan keuangan. Ketentuan tersebut menjadi pedoman dalam mengambil langkah terhadap aparatur yang terlibat pelanggaran.

Menurut dia, para pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel juga terikat pakta integritas dalam menjalankan tugas. Dalam pakta tersebut, pejabat dapat mengundurkan diri apabila kinerja tidak tercapai atau muncul persoalan yang berkaitan dengan pelanggaran.

"Itu yang kami mau juga lakukan kepada teman-teman kepala sekolah sebenarnya. Artinya, pilihan ini adalah pilihan yang sangat bijak menurut kami untuk mereka laksanakan dengan adanya hal ini," kata Iqbal.