Demo di Rujab, Ibu-Ibu Pulau Minta Gubernur Setop Penambangan Pasir

Warga mengeluhkan penambangan pasir laut di perairan Kodingareng yang berlangsung sekitar satu tahun terakhir. Sejak saat itu pula sebagian besar warga pulau yang berprofesi sebagai nelayan mengaku semakin kesulitan.

Aktivitas penambangan pasir disebut berdampak langsung ke hasil tangkapan nelayan. Biasanya, Sita menyebut, suaminya bisa mendapatkan lebih dari 50 kilogram ikan hasil tangkapan per hari. Itu sebelum pengerukan pasir laut dilakukan pihak perusahaan.

Sita mengatakan suaminya sudah enam bulan tidak melaut karena tangkapan berkurang drastis.

"Tidak ada hasil karena rumah ikan di laut, terumbu karang, rusak karena pasirnya terus digali, diambil. Bagaimana ikan mau hidup. Kita lebih setengah mati mau hidup kalau begini," ucapnya.

Warga lainnya, Suriati mengungkapkan kekhawatirannya terkait aktivitas penambangan yang terus berlangsung. Menurutnya, sejak penambangan berlangsung, kondisi air laut di tempat tinggalnya sangat keruh. Selain itu, gelombang pasang air laut yang cukup tinggi mulai masuk dan menghantam pemukiman warga.

"Berapa hari lalu, ada warga kita, nelayan satu orang yang sempat tenggelam. Orangnya memang didapat tapi perahunya dibawa sama ombak. Biasanya, dulu biar ada ombak, musim hujan atau panas, tapi tidak kayak begini," katanya.

Selain mengalami kerugian akibat, masyarakat pulau juga terancam abrasi. Suriati menyebut beberapa tanggul pembatas sudah rusak karena gelombang air laut. Jika aktivitas penambangan ini terus menerus berlangsung, dia mengatakan warga akan dibuat setengah mati.

"Pulau kita bisa tenggelam kalau begini. Pak Gubernur minta tolong kasih kami solusi untuk bertahan hidup di tempat tinggal kami. Kami butuh makan, butuh hidup dengan menjaga laut. Bukan merusak laut yang jadi sumber hidup kami. Hentikan aktivitas pertambangan pasir di pulau kami pak," dia melanjutkan.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tidak bisa menemui warga yang berunjuk rasa. Kepala Badan Kesbangpol Sulsel Asriadi Sulaiman yang mewakili Pemerintah Provinsi, berjanji akan menindaklanjuti pengaduan warga dan tuntutan agar penambangan pasir dihentikan.

"Selanjutnya pak gubernur juga diminta oleh warga agar meninjau kondisi mereka di sana. Jadi hasil pertemuan ini yang kami akan teruskan," ucap Asriadi.

Penambangan pasir yang dikeluhkan warga Pulau Kodingareng dilakukan perusahaan swasta untuk reklamasi pelabuhan proyek Makassar New Port. Asriadi menjelaskan sedikit soal aktivitas penambangan yang disebut sudah mengantongi izin dan telah dikaji dengan melibatkan perangkat teknis pemerintahan.

"Semua organisasi perangkat daerah (OPD) teknis telah dilibatkan. Sehingga kita tidak melakukan pelanggaran di situ. Namun, persepsi masyarakat ini yang belum sama dengan regulasi yang kami terbitkan untuk melandasi pelaksanaan kegiatan penambangan ini," katanya.

Sebelumnya Corporate Secretary PT Pelindo IV (Persero), Dwi Rahmad Toto mengklaim bahwa aktivitas penambangan pasir untuk Makassar New Port sudah sesuai ketentuan. Dia menyebut bahwa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Sulsel Nomor 2 Tahurn 2019, lokasinya lebih dari seribu hektar.

Dwi mengklaim bahwa aktivitas tambang di lokasi tersebut tidak akan berdampak sampai bisa menenggelamkan pulau. Karena lokasi penambangan pasir, kata dia, sangat luas dengan jumlah deposit lebih dari 200 juta meter kubik pasir. Bahkan katanya, pasir yang disedot maksimal hanya pada kedalaman 2 meter saja. 

"Tapi kan kedalaman pelayaran itu kan berfluktuasi, ada yang setengah meter, tapi maksimal 2 meter. Karena begitulah kemampuan dari alat yang ada di kapal untuk melakukan penyedotan," Dwi menjelaskan.