Bupati Gowa Terancam Dimakzulkan, Begini Alur Pemberhentiannya

Pendapat DPRD Gowa didasarkan pada hasil pelaksanaan hak angket, laporan akhir panitia khusus (pansus), persesuaian alat bukti, serta keseluruhan fakta yang diperoleh selama proses penyelidikan. Dalam keputusan tersebut, DPRD menyatakan Bupati Gowa terindikasi kuat melakukan pelanggaran.

"Berdasarkan pelaksanaan hak angket, laporan akhir panitia khusus hak angket, persesuaian alat bukti, serta keseluruhan fakta yang diperoleh selama proses penyelidikan, Bupati Kabupaten Gowa terindikasi kuat melakukan pelanggaran," kata Idil saat membacakan keputusan DPRD.

Ada tiga objek yang menjadi dasar pendapat DPRD Gowa. Pertama, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025.

Kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian program beasiswa doktoral atas nama Rizqilah. Ketiga, dugaan perbuatan tercela yang dinilai DPRD berkaitan dengan ketentuan larangan dan alasan pemberhentian kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Bupati Kabupaten Gowa terindikasi kuat melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan program pengadaan seragam sekolah gratis tahun 2025," ujar Idil.

Untuk persoalan beasiswa doktoral, DPRD juga menyatakan Husniah terindikasi kuat melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian program tersebut.

"Bupati Kabupaten Gowa terindikasi kuat melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberhentian program beasiswa doktoral atas nama Saudari Rizqilah," tuturnya.

Sementara terkait dugaan perbuatan tercela, DPRD menilai persoalan tersebut berkaitan dengan integritas jabatan kepala daerah. Hal itu juga dinilai berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kepercayaan masyarakat.

Penetapan pendapat DPRD Gowa belum secara otomatis memberhentikan Husniah dari jabatan Bupati Gowa. Setelah keputusan ditetapkan, DPRD Gowa akan mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut.

Langkah itu mengacu pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pimpinan DPRD Gowa ditugaskan menyampaikan keputusan DPRD beserta lampirannya kepada MA untuk menjalani proses pemeriksaan dan mendapatkan putusan.

"Menetapkan bahwa pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua menjadi dasar bagi DPRD Kabupaten Gowa untuk mengajukan permintaan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia," kata Idil.

Dengan demikian, keputusan DPRD Gowa pada rapat paripurna tersebut baru menjadi dasar untuk melanjutkan proses pemberhentian. Nasib Husniah selanjutnya akan bergantung pada pemeriksaan dan putusan MA terhadap pendapat DPRD Gowa.

Apabila MA membenarkan pendapat DPRD Gowa, proses selanjutnya adalah pengajuan usulan pemberhentian Bupati Gowa. Pimpinan DPRD Gowa akan menindaklanjuti putusan MA dengan menyampaikan usulan pemberhentian sesuai mekanisme yang berlaku.

"Dalam hal Mahkamah Agung Republik Indonesia membenarkan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa, pimpinan DPRD Kabupaten Gowa menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung tersebut dengan menyampaikan usul pemberhentian," jelas Idil.

Usulan pemberhentian tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil pemerintah pusat. Artinya, proses pemberhentian Husniah masih membutuhkan sejumlah tahapan setelah keputusan DPRD Gowa ditetapkan.

Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penetapan HMP oleh DPRD Gowa bukan merupakan keputusan akhir mengenai pemberhentian Bupati Gowa. Keputusan akhir tetap mengikuti mekanisme hukum dan tahapan yang berlaku, termasuk pemeriksaan serta putusan MA.

Setelah seluruh rancangan keputusan dibacakan, pimpinan sidang meminta persetujuan anggota DPRD Gowa untuk mengesahkannya menjadi keputusan dewan.

"Apakah konsep rancangan surat keputusan yang telah dibacakan Saudara Sekwan dapat diterima dan disahkan menjadi keputusan Dewan? Setuju?" tanya pimpinan sidang.

"Setuju!" jawab anggota DPRD Gowa yang kemudian disusul ketukan palu.