BPKP Bantu Polda Usut Dugaan Mark Up Bansos Corona di Makassar

Agustinus mengungkapkan penyelidikan berjalan seiring pengumpulan data dan bahan keterangan terkait regulasi pendistribusian bansos COVID-19 di Makassar. Penyidik juga telah memeriksa sejumlah orang dalam kasus tersebut.

Mereka yang diperiksa diminta memberikan klarifikasi. Hanya saja Agustinus masih enggan menyebut rinci siapa dan dari mana saja mereka yang telah diambil keterangannya.

"Prosesnya (penyelidikan) masih jalan," ucap Agus.

Ditreskrimsus Polda Sulsel diketahui menyelidiki laporan masyarakat terkait dugaan mark up harga bansos. Kasus ini terkait 60 ribu paket sembako yang didistribusikan Pemerintah Kota Makassar kepada masyarakat yang terdampak kondisi ekonominya karena COVID-19.

Agustinus menyatakan, penyidik masih akan memeriksa sejumlah orang untuk memberikan keterangan tambahan. Keterangan dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara dalam proses penyelidikan.

Lembaga independen Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi sebelumnya menyoroti kinerja jajaran Polda Sulawesi Selatan. Mereka menkritik lambannya penanganan kasus dugaan mark up bantuan sosial COVID-19 di Kota Makassar.

"Kami berharap keseriusan polda untuk pengusutan kasus tersebut. Mengingat ini dugaan korupsi dilakukan ditengah bencana dan masa sulit," kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun, 18 Juni 2020 lalu.

ACC mengingatkan agar Polda Sulsel lebih berani bersikap terbuka kepada masyarakat mengenai perkembangan kasus yang ditangani.

"Pihak polda tidak bisa mendiamkan begitu saja kasus ini. Polda juga harus terbuka ke publik terkait perkembangan penanganan kasusnya," ujar Kadir.