Bawaslu Sulsel Ungkap Sejumlah Pelanggaran ASN Jelang Pilkada

Mardiana mengatakan, catatan Bawaslu soal kasus ASN tidak netral tersebar di beberapa kabupaten/kota. Kasus terbanyak tercatat di Kabupaten Pinrang, yaitu 17 pelanggaran netralitas.

"Di Palopo 8 yang sedang kita tangani, di Luwu Timur 8 ASN direkomendasi, sedangkan di Sidrap, Sinjai, dan Takalar masing-masing dua, di Makassar satu. Namun, masih dalam penelusuran," ucapnya.

Mardiana mengatakan, umumnya kasus pelanggaran netralitas terkait keberpihakan ASN kepada salah satu bakal calon kepala daerah. Hasil penelusuran Bawaslu direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar mendapat sanksi.

"Ini merupakan kategori pelanggaran lainnya. Jadi kami memproses dan meneruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti. Keputusan berada di KASN berdasarkan hasil penelusuran dari Bawaslu," katanya.

Mardiana mengatakan, Bawaslu mengingatkan kepada para ASN yang ingin mencalonkan diri di pilkada, agar segera mengajukan surta pengunduran diri. "Karena akan ada potensi pelanggaran Administrasi yang terjadi," ucapnya.

"Terakhir ingin kami sampaikan kepada pada kepala daerah agar tidak memutasi para anggota paling lambat enam bulan sebelum tahapan pencoblosan karena ini sangat berpotensi bermasalah kedepannya," dia melanjutkan.