Atasi Parkir di Badan Jalan, Pemkot Makassar Kaji Kantong Parkir

Zulkifly mengatakan kebutuhan kantong parkir di kawasan Balai Kota semakin mendesak karena banyak masyarakat datang untuk mengakses layanan pemerintahan. Selain Balai Kota, sejumlah kantor di sekitarnya juga membutuhkan ruang parkir.

"Yang paling mendesak itu Balai Kota. Kita harus memberikan contoh kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang datang ke Balai Kota, tetapi sebenarnya bukan hanya Balai Kota, ada banyak kantor di sekitar sini yang menggunakan jalan untuk parkir," ungkapnya.

Alternatif lokasi parkir juga diarahkan ke lahan yang saat ini belum dimanfaatkan. Pemkot Makassar membuka peluang kerja sama dengan perusahaan yang memiliki lahan kosong di sekitar kawasan tersebut.

"Kita juga bisa bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang memiliki tanah yang tidak digunakan. Termasuk ada lahan kosong di belakang Balai Kota sampai ke masjid," katanya.

Pemkot Makassar turut mengkaji pembangunan gedung parkir bertingkat sebagai salah satu alternatif penataan. Fasilitas tersebut dirancang dengan konsep sederhana untuk menampung lebih banyak kendaraan tanpa menggunakan badan jalan.

"Itu kita rencanakan bisa dibangun seperti building parkir yang ada di pelabuhan, bertingkat dengan konsep yang sederhana," kata Zulkifly.

Selain pembangunan fasilitas baru, Pemkot juga mengkaji optimalisasi pemanfaatan fasum dan fasos sebagai lokasi parkir. Namun, pemanfaatannya tetap harus mempertahankan fungsi utama fasilitas publik.

"Kalau menggunakan trotoar, kita harus lihat apakah itu mengubah fungsi atau hanya menambah fungsi. Kalau mengubah fungsi tentu tidak bisa. Semua itu harus kita kaji," tegasnya.

Kajian serupa juga diarahkan ke sejumlah titik yang memiliki persoalan parkir di badan jalan. Beberapa di antaranya berada di Jalan Boulevard, Jalan Pengayoman sekitar Mal Panakkukang, serta Jalan Mawas.

Menurut Zulkifly, rencana tersebut masih membutuhkan kajian lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Kajian mencakup aspek regulasi, teknis pembangunan, kebutuhan anggaran, aset, dan pola kerja sama.

"Kita sementara mengkaji, kita lihat dari sisi regulasi apakah bisa dilaksanakan, kemudian berapa pembiayaannya dan skemanya seperti apa," katanya.