ASN Pemprov Sulsel Teken Ikrar Netralitas Jelang Pilkada 2024

Pj Gubernur Prof Zudan menyaksikan langsung ikrar bersama tersebut. Seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel kemudian menandatangani pakta integritas di hadapan Pj Gubernur dan Sekda Provinsi Sulsel.

Sebelum melakukan ikrar bersama dan penandatanganan netralitas pegawai ASN dan PPNPN pada Pilkada serentak tahun 2024, Pj Gubernur Sulsel sudah mengeluarkan surat edaran nomor 200.2/4346/BKD tahun 2024. Surat itu tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024.

Surat edaran ini sudah sampai di 24 kabupaten/kota karena ditujukan kepada bupati dan walikota se Sulsel. Langkah itu sebagai upaya menjaga netralitas ASN dan PPNPN agar tidak terlibat politik praktis jelang pilkada serentak di Sulsel.

Sekprov Jufri Rahman, pada hari yang sama, menghadiri pertemuan multipihak untuk pembahasan persiapan pilkada serentak 2024. Rapat digelar Bawaslu RI di Kantor Gubernur Sulsel. Turut hadir Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Sekretariat Negara, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Intelejen Negara Republik Indonesia. 

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, menegaskan Sulsel sudah siap melaksanakan Pilkada serentak. Penganggaran dan logistik kini sudah rampung. 

"Kan kisaran kita tentang penganggaran, sudah selesai 40 persen tahun 2023, sisanya 60 persen tahun 2024. Nota hibahnya sudah diserahkan ke KPU dan Bawaslu, Polri dan TNI, jadi untuk penganggaran kita sudah selesai," ungkap Jufri Rahman.

Terkait laporan logistik dari KPU, ungkap Jufri Rahman, juga sudah selesai. Termasuk antisipasi terhadap daerah-daerah yang sulit dijangkau sudah selesai. 

"InsyaAllah jaminan KPU, pada saat hari H semua sudah terdistribusi," katanya.

Jufri Rahman juga membahas soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengatakan, masalah netralitas ASN harus terus digaungkan. 

"Netralitas itu tidak gampang, apalagi ada namanya kontestasi, harus terus digaungkan, dan diingatkan saja masih susah terlaksana," bebernya. 

Mengenai kemananan di Sulsel, mulai dari tahapan pencalonan dan kampanye, Sulsel masuk daerah rawan. Namun, hingga saat ini semua berjalan dengan lancar dan aman.

"Alhamdulillah sampai sekarang mau berakhir masa kampanye tidak ada kejadian. Artinya kita bisa bersyukur bahwa kedepannya kita tidak ada persoalan berarti terkait penanganan Pilkada di Sulsel," katanya.

Sementara, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu RI, La Bayoni, mengatakan pertemuan tersebut terkait kesiapan pilkada di Sulsel.  "Kita sama-sama membahas tentang persiapan pilkada di Sulsel, yang jelas menjadi prioritas utama yaitu tentang netralitas ASN, kemudian potensi kerawanan yang perlu diantisipasi, serta pembentukan desk pilkada," ucap La Bayoni.

Ia menyatakan, untuk di Sulsel Bawaslu telah menyelesaikan indeks kerawanan pemilu, dan sudah menyiapkan langkah antisipasi.  "Menyangkut antisipasi masyarakat, konsentrasi dan penyelenggaraan itu sudah dilakukan. Yang jelas bahwa langkah antisipasi Bawaslu yang dilakukan terkait indeks kerawanan itu," ujarnya 

"Hasil yang sampai hari ini, membuktikan bahwa potensi itu belum terjadi, itu dapat diartikan langkah-langkah yang diambil oleh pemda, kemudian penyelenggara pemilu dan masyarakat di Sulsel semua telah menyatu untuk menciptakan kondisi pemilu yang aman dan damai," dia melanjutkan.