16.758 Petugas KPPS Pilkada Makassar Harus Jalani Rapid Test

20 Okt 2020, 16:49 WIB

Audiensi Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin dengan KPU Makassar di Rujab Wali Kota, Selasa (20/10/2020). Humas Pemkot Makassar

Makassar, IDN Times - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kota Makassar harus menjalani rapid test. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 saat pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar pun telah mengkoordinasikan hal ini kepada Pemerintah Kota Makassar terkait rapid test petugas KPPS. Totalnya, ada 16.758 petugas yang nantinya harus menjalani pemeriksaan jelang hari pencoblosan.

“Kami mendukung penuh rencana teman-teman KPU yang selalu mengedepankan aspek kesehatan dalam setiap proses pelaksanaan tahapan Pilwali. Termasuk Rapid Test untuk petugas KPPS," kata Rudy saat menerima audiensi KPU Makassar di Rujab Wali Kota Makassar, Selasa (20/10/2020).

1. Rapid test akan dilakukan selama 6 hari

Ilustrasi rapid test (Istimewa)

Pelaksanaan rapid test, rencananya akan dilakukan di sejumlah Puskesmas di Kota Makassar mulai tanggal 14 November hingga 20 November mendatang.

"Insya Allah Pemkot Makassar melalui Dinas Kesehatan akan membantu, baik itu tenaga medis maupun tempat pelaksanaannya,” ujar Rudy.

Rudy pun kembali mengingatkan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap pandemik COVID-19 yang saat ini masih terjadi di seluruh dunia, termasuk di Kota Makassar.

2. KPU mulai siapkan debat paslon

Ilustrasi Pilkada serentak 2020, IDN Times/ istimewa

Pada kesempatan ini pula, Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi juga menyampaikan mengenai rencana pelaksanaan debat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar yang akan digelar sebanyak tiga kali.

“Debat pertama dan kedua kemungkinan kita gelar di Jakarta pada minggu pertama dan minggu terakhir di bulan November. Sedangkan debat yang ketiga kita akan lakukan di Makassar, tepatnya di awal bulan Desember atau di hari terakhir masa kampanye” ujar Farid.

3. Protokol kesehatan akan jadi perhatian debat

Ilustrasi Pilkada serentak 2020, IDN Times/ istimewa

Menurut Farid, dalam debat paslon tersebut, penerapan protokol kesehatan akan menjadi perhatian utama.

“Itu sudah jelas diatur dalam Peraturan KPU. Jadi hanya beberapa saja perwakilan dari setiap paslon yang hadir, termasuk perwakilan dari KPU dan Bawaslu yang juga dibatasi," katanya.

Adapun tema debat pertama adalah sosial budaya, pendidikan, keamanan, lingkungan, transportasi, dan toleransi. Tema debat kedua adalah reformasi birokrasi, pelayanan publik, penataan kawasan perkotaan, dan ekonomi.

Kemudian tema debat ketiga yakni kebijakan COVID-19, komitmen penanganan penanggulangan narkoba, perlindungan terhadap anak, perempuan dan disabilitas penanggulangan kemiskinan (kependudukan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat).