11 TPS Pilkada 2024 di Sulsel Berpotensi PSU, Terbanyak di Enrekang
- Bawaslu Sulsel catat 11 TPS di 8 kabupaten/kota berpotensi PSU Pilkada Serentak 2024
- TPS berpotensi PSU tersebar di Enrekang, Tana Toraja, Makassar, Maros, Bone, Soppeng, Luwu, dan Luwu Timur
- Rekomendasi PSU dikeluarkan berdasarkan pelanggaran yang ditemukan oleh Panwascam diantaranya pemilih mencoblos lebih dari satu kali di TPS berbeda dan pemilih tidak terdaftar di DPT atau DPTb
Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat sebanyak 11 tempat pemungutan suara (TPS) di delapan kabupaten/kota berpotensi pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pilkada Serentak 2024. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang hanya mencatat 10 TPS.
"Awalnya ada 10 TPS yang berpotensi PSU. Namun, setelah dilakukan kajian lebih lanjut, ada tambahan satu TPS di Luwu Timur. Jadi totalnya menjadi 11 TPS," ujar Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad, Sabtu (30/11/2024).
1. Sebaran TPS yang berpotensi PSU
Saiful merinci, TPS yang berpotensi PSU tersebar di delapan kabupaten/kota dengan rincian sebagai berikut. Kabupaten Enrekang (3 TPS), Tana Toraja (2 TPS), Makassar (1 TPS), Maros (1 TPS), Bone (1 TPS), Soppeng (1 TPS), Luwu (1 TPS), dan Luwu Timur (1 TPS).
"Enrekang menjadi daerah dengan jumlah TPS berpotensi PSU terbanyak, disusul oleh Tana Toraja," katanya.
2. Penyebab potensi PSU
Saiful menjelaskan bahwa rekomendasi PSU dikeluarkan berdasarkan berbagai pelanggaran yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). Di Luwu Timur misalnya, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diduga menandai surat suara yang diberikan kepada pemilih.
Di Tana Toraja, Bawaslu menemukan ada dua pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di TPS berbeda. Selain itu, ada juga kasus pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPTb tetapi mencoblos menggunakan KTP dari daerah lain.
"Misalnya KTP Makassar mencoblos di Toraja atau di daerah lain," katanya.
3. Proses kajian lanjutan
Saat ini, sejumlah daerah lain masih dalam proses penelitian dan kajian hukum untuk memastikan terpenuhinya indikator PSU sesuai aturan. Bawaslu Sulsel memastikan akan terus mengawasi jalannya proses pemilu demi menjamin pelaksanaan yang bersih, jujur, dan adil.
"Kabupaten lain masih melakukan penelitian dan kajian hukum keterpenuhan indikator yang menjadi syarat PSU berdasarkan aturan," katanya.
