2. Korban perasaan karena pesta pernikahan tidak dilangsungkan

pexels.com/@danu-hidayatur-rahman-1412074

Pria yang berprofesi sebagai teknisi jaringan IT ini mengaku, sempat merasa malu karena gagal melaksanakan pesta pernikahan. Terlebih karena undangan telah disebar kepada keluarga, kerabat, dan tetangganya. "Korban perasaan namanya. Karena tidak enak hati dirasa," akunya.

Saat pelaksanaan akad nikah di rumahnya pun dia dikawal oleh sejumlah petugas dari Polsek Tamalate dan dua orang dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sebelum ikrar sumpah pernikahan, mereka lebih dahulu diimbau agar jumlah orang yang menyaksikan dan terlibat dalam prosesi akad dibatasi.

"Jadi saya sama bapak di ruangan tamu dengan ibu. Terus istri saya dengan mertua juga, pak penghulu sama pak polisi. Yang lain itu keluarga beberapa orang tetangga juga beberapa di luar rumah. Habis akad, sah, baru makan langsung disuruh untuk kembali ke rumah semua sama petugasnya," jelas Rusdin.

Kendati begitu, Rusdin mengaku keluarganya dan sang istri tetap berupaya untuk memahami kondisi ini. Menurutnya, untuk mengantisipasi dampak membahayakan dari COVID-19, pesta lebih baik urung dilaksanakan. "Sampai sekarang tidak ada pesta. Jadi silaturahmi biasa saja sama keluarga jauh. Lewat online itu hari," imbuhnya.

3. Kebijakan pemerintah yang tidak jelas dalam menangani pandemik COVID-19 merugikan warga

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Kondisi yang nyaris serupa juga dirasakan warga Kelurahan Jongaya lainnya, Nurdin Amir. Pria yang berprofesi sebagai jurnalis ini mengatakan, akad nikah bahkan telah direncanakan, jauh hari sebelum pemerintah menetapkan status darurat COVID-19 di Indonesia. "Rencana semula berubah karena COVID-19," ujar Nurdin.

Kata Nurdin, akad nikah dirangkaikan dengan resepsi sedianya digelar di Gedung Amanagappa Universitas Negeri Makassar. Karena pemerintah melarang seluruh aktvitas berkumpul dan berkerumun, maka agenda tersebut dibatalkan. Pernikahan pun dipindah dan dilangsungkan di Kantor KUA Tamalate, 11 April 2020 lalu.

"Pernikahan berlangsung sesuai dengan  protokol. Keluarga yang hadir juga dibatasi maksimal 10 orang saja. Banyak keluarga tidak bisa hadir. Orangtua hanya diwakilkan oleh saudara. Padahal yang namanya pernikahan bagi keluarga di (tradisi) Bugis-Makassar itu meriah karena ungkap syukur dan sebagai ajang kumpul atau silaturahim keluarga dan kerabat," tutur Nurdin.

Nurdin dan istri sempat mengagendakan kembali resepsi susulan setelah kebijakan terkait pencegahan COVID-19 sempat dilonggarkan oleh pemerintah. Khusususnya di Kota Makassar yang sudah dua kali melaksanakan PSBB. Kemudian, pemerintah menerapkan lagi kebijakan terkait protokol kesehatan hingga pengendalian penanganan COVID-19.

Nurdin dan istrinya sempat menyempatkan bersilaturahmi ke keluarganya di kampung halaman di Kabupaten Enrekang dan Pinrang saat pelonggaran kebijakan saat itu. Namun setelah kembali membuat rencana melangsungkan resepsi, kebijakan pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan juga dilakukan.

"Saat mulai dilonggarkan banyak yang mulai pesan gedung lagi dan bagi undangan. Tapi kebijakan kembali berubah, kumpul-kumpul atau pesta dilarang lagi. Ini kan merugikan. Kebijakan yang cenderung tidak berbasis analisis masalah. Serba mendadak. Yang dirugikan adalah warga," tegas Nurdin.

Baca Juga: Gubernur Tegur Pj Wali Kota Makassar yang Bolehkan Resepsi Pernikahan

4. Selama pandemik COVID-19 seratusan orang menikah khusus di Kecamatan Tamalate

ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Penghulu dari Kantor KUA Tamalate Makassar, Waris mengatakan, sepanjang Maret hingga Juni 2020 lalu, dia telah menikahkan hampir seratusan orang pasanganan. Proses pernikahan dilangsungkan di masa pandemik COVID-19. "Tepatnya itu 97 orang. Tambah 3 itu yang masuk lagi akhir Juni  berarti 100. Itu baru satu penghulu," ujar Waris.

Waris bilang, di KUA Tamalate ada beberapa orang penghulu. Setiap penghulu bertanggung jawab menikahkan pasangan sesuai pembagian wilayah lain dalam satu kecamatan setempat. Dia memperkirakan jumlah yang dinikahkan dalam masa pandemik ini bisa lebih dari 100 orang pasangan. 

"Karena saya saja kan di wilayah Jongaya ada beberapa orang. Kalau dikalikan dengan penghulu lain di Tamalate mungkin bisa lebih dari itu (100). Tapi rata-rata diminta dinikahkan di kantor (KUA) saja karena kan harus menyesuaikan protokol. Pakai masker, dalam ruangan tidak bisa lebih dari 10 orang," imbuh Waris.

Waris menambahkan, teknis kondisi pernikahan di masa pandemik jelas berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Jika biasanya akad berlangsung meriah, karena COVID-19 semua serba dibatasi. "Tapi apa boleh buat. Ini untuk kepentingan kita semua juga. Mencegah lebih utama. Jadi kondisi ini harus sama-sama kita pahami," ucapnya menyudahi.

Baca Juga: Pemkot Makassar Belum Izinkan Pesta Pernikahan di Masa Pandemik