Bawaslu: Indeks Kerawanan Pilkada Makassar Tertinggi Ketiga Nasional
Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad (kanan). IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diluncurkan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), tingkat kerawanan dan pelanggaran pada Pilkada Kota Makassar tahun 2020 termasuk level tinggi.
Makassar bahkan berada di posisi ketiga nasional sebagai daerah dengan potensi kerawanan pilkada tertinggi, di bawah Manokwari dan Mamuju. Status itu sekaligus menempatkan Makassar sebagai yang tertinggi di Sulawesi Selatan.
Pada pemetaan tersebut, indeks kerawanan di Makassar mencapai skor 74,94 atau berada di level 6. Sebagai gambaran, level 6 merupakan level tertinggi pada IKP dengan skor di atas 63,88.
Rinciannya, IKP Pilkada Makassar terdiri dari skor 73,67 untuk konteks sosial politik, skor 76,19 untuk penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, skor 74,87 untuk kontestasi, dan skor 75,15 untuk partisipasi politik. Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad mengatakan, indeks ini berangkat dari sejumlah catatan yang direkam dari pelaksanaan Pilkada tahun 2018 dan Pemilu 2019.
"Indeks Kerawanan Pemilu dimaksudkan sebagai upaya deteksi dini kemungkinan munculnya kerawanan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020, sehingga Bawaslu dan semua pihak terkait dapat melakukan upaya antisipasi dan kegiatan pencegahan sesuai pemetaan," kata Saiful melalui pesan singkat kepada IDN Times di Makassar, Selasa (25/2).
Baca Juga: Pilkada Makassar 2020 Dipastikan Tanpa Calon Perseorangan
1. Daerah lain belum tentu lebih aman
IDN Times/Arief RahmatData IKP direkam oleh Bawaslu pada September-Oktober 2019. Menurut Saiful, meski pun Makassar masuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan yang tinggi, namun bukan berarti daerah lainnya lebih aman. Sebab semua daerah penyelenggara pilkada sebenarnya memiliki potensi kerawanan.
Hasil pemetaan IKP, kata Saiful, bukan sekadar membuat ranking daerah yang rawan. Pada hakikatnya, pemetaan ini untuk mengidentifikasi bentuk kerawanan yang mungkin terjadi, sesuai pengalaman pada pemilihan sebelumnya.
"Karena semua daerah memiliki potensi kerawanan yang mesti diantisipasi, mesti dilakukan tindakan pencegahan secara bersama-sama oleh semua pihak," kata Saiful.
2. IKP untuk mengidentifikasi potensi kerawanan
Ilustrasi kotak suara. IDN Times/Nofika Dian NugrohoLebih lanjut Saiful mengatakan, IKP ini dimaksudkan sebagai upaya deteksi dini untuk mengetahui kemungkinan munculnya kerawanan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020. Dengan demikian Bawaslu bisa melakukan langkah antisipasi sejak awal.
"Hasil IKP ini akan menjadi acuan bagi kami untuk melakukan kegiatan dan tindakan pencegahan, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memaksimalkan upaya pencegahan," ucap Saiful.
3. Indeks kerawanan jadi acuan untuk langkah pencegahan
Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad. IDN Times/Aan PranataHasil IKP ini, kata Saiful, akan menjadi acuan bagi Bawaslu sendiri maupun instansi terkait dalam memaksimalkan upaya pencegahan di daerah-daerah. Terutama di daerah yang masuk kategori rawan pelanggaran.
Dia menambahkan, data IKP ini masih akan terus diperbaharui sebab bisa saja masih ada informasi yang belum sepenuhnya ter-cover.
"Bawaslu akan turun lagi untuk mengambil data sekitar Mei-Juli mengupdate hasil pengambilan data IKP ini," katanya.
Baca Juga: Bawaslu Mulai Memetakan Kerawanan Pilkada 2020 di Sulsel
