Comscore Tracker

Proyek Jalur Kereta Api Sulsel Terkendala Anggaran Pembebasan Lahan

Dialokasikan Rp1 T lebih, baru terealisasi Rp81 M

Makassar, IDN Times – Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah melaporkan progres proyek pembangunan rel kereta Trans Sulawesi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (10/7/2020). Melalui telekonferensi, dibahas percepatan penyelesaian pengadaan tanah untuk jalur kereta Makassar-Parepare.

Kepada Menhub, Gubernur melaporkan masalah yang terjadi dan menyatakan bahwa berbagai pihak sudah bekerja maksimal menyelesaikannya. Terutama soal penganggaran.

“Kami sudah memberikan penekanan bahwa permasalahan utama yang menghambat kelanjutan perkeretaapian di Sulsel adalah masalah anggaran, khususnya dengan pembebasan lahan,” kata Nurdin Abdullah pada rilis pers yang diterima, Jumat.

Proyek Kereta Api Trans Sulawesi tahap satu bakal menghubungkan Kota Makassar dengan Parepare. Rel terbentang sejauh 145 kilometer, menghubungkan Makassar, Maros, Pangkep, Barru, dan Parepare.

Baca Juga: Kereta Api Makassar - Parepare Ditargetkan Beroperasi Juni 2021

1. Realisasi pembebasan lahan senilai Rp81 miliar lebih

Proyek Jalur Kereta Api Sulsel Terkendala Anggaran Pembebasan LahanIlustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)

Dalam laporannya, Nurdin mengungkapkan bahwa anggaran pembebasan lahan dialokasikan Rp1,150 triliun. Pada progresnya, tagihan senilai Rp129,63 miliar dan sudah terealisasi Rp81,91 M.

Realisasi berupa pembayaran 494 bidang tanah. Yakni 135 bidang di Kabupaten Barru, 279 bidang di Pangkep, dan 80 bidang di Maros.

Selain itu, persetujuan telah terbit untuk 94 bidang tanah dan menunggu jadwal pembayaran dengan nilai Rp11,51 miliar. Sedangkan yang sementara dalam proses pembayaran sebanyak 343 bidang tanah.

2. Pembebasan lahan bisa dititip ke pengadilan

Proyek Jalur Kereta Api Sulsel Terkendala Anggaran Pembebasan LahanANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Gubernur telah mengeluarkan perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah jalur kereta api Makassar-Parepare melalui surat Keputusan Gubernur Nomor 1633/VII/Tahun 20020. Dia menyatakan pihaknya terus berupaya menyelesaikan masalah yang menghambat perkeretaapian.

Nurdin mencontohkan penyelesaikan pembebasan lahan di Pangkep. Di sana dilakukan musyawarah, dan bagi warga yang keberatan langsung dilakukan konsinyasi serta diserahkan ke pengadilan.

“Saya yakin dengan tim work kita di Sulsel akan mendukung penuh, kami tidak menyelesaikan secara sendiri tetapi secara bersama,” ujarnya.

3. Kereta api ditargetkan beroperasi tahun depan

Proyek Jalur Kereta Api Sulsel Terkendala Anggaran Pembebasan LahanGubernur Sulsel Nurdin Abdullah. IDN Times/Istimewa

Sebelumnya Nurdin menargetkan proyek jalur kereta api Makassar-Parepare bisa beroperasi pada Juni 2021.Dia menyampaikan itu dalam rapat koordinasi bersama Sekertaris Dirjen Perkeretaapian Kementerian PUPR, Kakanwil BPN, Kejati Sulsel dan Sekprov Sulsel, di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin 15 Juni 2020.

Menurut Nurdin, akan sangat bermanfaat jika proyek ini nantinya telah berhasil dirampungkan. Sebab akan memberikan perubahan, utamanya dalam hal transportasi. Proyek  ini diharapkan bisa mendukung mobilitas penduduk.

"Orang bisa bekerja di Makassar tapi tinggalnya di Barru atau tinggal di Pangkep. Demikian juga sebaliknya orang Makassar, kerja di Pangkep, Maros, Barru, Parepare. Saya kira ini mempermudah kita semua. Demikian juga angkutan barang kita bisa lebih murah dan tidak ada lagi kontainer berkeliaran di jalan-jalan. Jadi, banyak hal-hal objektif yang kita bisa rasakan kalau kereta api ini bisa selesai," kata Nurdin.

Baca Juga: Proyek Ambisius Berakhir Tragis: Riwayat Kereta Api Makassar-Takalar

Topic:

  • Aan Pranata

Berita Terkini Lainnya