Pemasukan Rp20 juta, Bappeda Sulsel Anggarkan Perjalanan Dinas Rp8 M
Makassar, IDN Times - Legislator Komisi D DPRD Sulawesi Selatan mempersoalkan anggaran belanja perjalanan dinas yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pada Rancangan APBD tahun 2020, Bappeda menyusun anggaran senilai total Rp8 miliar.
Nilai itu terungkap dalam rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran (RKA) Bappeda di Komisi D DPRD, Selasa (26/11). Bappeda mengusulkan total anggaran belanja Rp52 miliar, dengan alokasi belanja langsung senilai Rp30 miliar.
"Kami menganggap anggaran perjalanan dinas terlalu besar. Ini berlebihan, karena hampir semua kegiatan ada perjalanan dinasnya,"kata legislator Fadriati kepada wartawan di Kantor DPRD Sulsel, Selasa (26/11).
1. Dewan tidak mempersoalkan selama tujuannya jelas
Fadriati menyebutkan, anggaran perjalanan dinas Bappeda Sulsel terbagi dalam tiga pos. Masing-masing perjalanan dalam daerah, luar daerah, dan perjalanan luar negeri.
Menurut dia, anggaran perjalanan dinas tidak akan dipersoalkan. Asalkan, Bappeda bisa mempertanggungjawabkan hasil dan keluarannya. Namun menurut temuan, sebagian RKA tidak disertai penjelasan lengkap.
"Pada salah satu RKA hanya dijelaskan anggaran perjalanan dinas Rp800 juta. Sebenarnya tidak masalah kalau output-nya jelas," kata Fadriati.
2. Baru kali ini Bappeda punya target pendapatan
Pada RKA 2020, Bappeda Sulsel menganggarkan target pendapatan senilai Rp20 juta. Pendapatan bersumber dari hasil penyewaan kantin di halaman belakang Kantor Gubernur.
Fadriati mengatakan, pendapatan tersebut merupakan hal yang baru bagi Bappeda. Sebab pada tahun-tahun sebelumnya instansi ini tidak menganggarkan sama sekali sumber pendapatan. "(Sebelumnya) tidak ada pendapatan di Bappeda. Baru tahun ini ada," ucapnya.
3. Anggaran perjalanan dinas terkait urusan perencanaan
Plt Kepala Bappeda Sulsel Rudi Djamaluddin membenarkan soal banyaknya alokasi anggaran perjalanan dinas di RKA. Namun menurut dia, anggaran itu sesuai dengan kebutuhan.
Rudi menganggap pegawai Bappeda perlu banyak perjalanan ke luar untuk mematangkan urusan perencanaan daerah di Sulsel. "Hampir semua kegiatan di provinsi, atau di pusat, Bappeda diundang. Memang posisi kami sangat urgen untuk memahami polemik perencanaan, baik dalam urusan monitoring maupun evaluasi," Rudi menjelaskan.
Meski begitu, Rudi menyatakan bakal mengoreksi usulan anggaran. Dia mengupayakan efisiensi, dengan mengurangi jumlah orang yang berangkat dalam setiap perjalanan dinas.
"Kami yakin masih banyak kekeliruan, karena itu kami membutuhkan masukan dari Anggota Dewan."
