Wakil Wali Kota Minta Data Warga Miskin Makassar Diperbarui

30 Mei 2023, 13:36 WIB

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, saat rapat kordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Selasa, (30/05/2023). Dok. Humas Pemkot Makassar

Makassar, IDN Times - Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi meminta masyarakat terutama, yang tidak mampu, agar memperbarui data kependudukan. Pembaruan data merupakan salah satu upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Makassar.

Hal ini disampaikan Fatma saat rapat kordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Selasa, (30/05/2023). Menurut Fatma, kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan di Kota Makassar. Langkah awal yang ditawarkannya yakni pembaruan ulang data masyarakat kurang mampu seperti masyarakat penerima PKH, KIS dan bantuan lainnya.

“Data itu harus real dan terus di-update, verifikasi ulang. Saya tidak mau data-data tersebut ada intervensi dari lurah atau camat dan RT/RW. Tapi memang masyarakat yang benar-benar butuh,” kata Fatma, Selasa.

1. Data menjadi acuan pemerintah untuk bantuan sosial

Ilustrasi Kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Fatma, data yang telah diperbarui juga dapat dijadikan acuan untuk pihak terkait lainnya ketika hendak memberi bantuan sosial dari pemerintah. Kemudian, masyarakat tidak mampu juga bisa mendapatkan intervensi agar mereka naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.

Pemkot Makassar, kata Fatma, saat berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui program-programnya. Sebut saja program Massikola atau Makassar Siap Sekolah yang mengharuskan semua anak harus sekolah. Kemudian, ada juga program melalui DP3A Makassar yakni pendataan anak lorong yang berprestasi namun kurang mampu.

“Kita juga terus menggaungkan ini Lorong Wisata agar membuat masyarakat di dalam Lorong bisa lebih mandiri dan membangkitkan ekonomi masyarakat dalam Lorong. Itu semua program kami yang sudah berjalan,” kata Fatma.

2. Pengentasan kemiskinan butuh kerja sama semua pihak

Ilustrasi permukiman kumuh (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Rapat tersebut dihadiri sejumlah instansi terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta camat dan lurah. Fatma meminta semua instansi terkait itu mencari jalan dan solusi untuk menghapus kemiskinan di Kota Makassar.

Fatma berharap rakor ini bisa menghasilkan banyak ide dan solusi yang bisa diterapkan secepat mungkin. Dengan begitu, langkah untuk menghapus kemiskinan di Kota Makassar bisa terealisasi dengan cepat.

“Kita butuh kerja sama dengan semua pihak. Koordinasi dan sinergitas serta tujuan yang sama harus tetap dikedepankan,” kata Fatma.

3. Jumlah penduduk miskin di Makassar cenderung turun dari tahun lalu

Ilustrasi kemiskinan (ANTARA/Aprilio Akbar)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kota Makassar cenderung menurun dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebut karena kondisi ekonomi yang mulai normal kembali pasca masa pandemik COVID-19.

Jumlah penduduk miskin pada 2021 yakni sebanyak 74.690. Pada tahun 2022 lalu, angkanya turun menjadi 71.830 penduduk miskin atau 4,58 persen dari total penduduk Makassar sekitar 1,4 juta jiwa.

Namun pada 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Makassar sebanyak 69.980 jiwa. Dari sini terlihat jumlah penduduk miskin naik dari tahun 2020 ke tahun 2021.