Wabup Gowa Minta DPRD Sulsel Jembatani Pemprov agar Salurkan DBH

07 Nov 2025, 08:38 WIB

Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Sulawesi Selatan di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11/2025). (Dok. Humas Pemkab Gowa)

Makassar, IDN Times - Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Sulawesi Selatan di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan anggaran yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Gowa.

Dalam pertemuan tersebut, Darmawangsyah meminta Komisi E DPRD Sulsel agar dapat berperan sebagai jembatan komunikasi antara Pemkab Gowa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuannya, mencari solusi terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, keterlambatan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), serta pembagian tanggungan BPJS Kesehatan.

"Kami minta Komisi E DPRD Sulsel dapat terus menjadi jembatan komunikasi antara Pemkab Gowa dan Pemprov Sulsel dalam mencari solusi atas berbagai persoalan anggaran yang dihadapi daerah," kata Darmawangsyah.

1. Wabup Gowa soroti pemotongan TKD dan DBH yang belum terbayar

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Darmawangsyah menjelaskan bahwa pemotongan TKD memberikan dampak signifikan terhadap kemampuan fiskal Kabupaten Gowa. Dia pun meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menuntaskan kewajibannya, terutama terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang tertunda selama dua tahun terakhir.

Dia memaparkan pemotongan TKD dari pemerintah pusat saja sudah signifikan. Dalam kondisi ini, Pemkab Gowa berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera memperhatikan hak daerah atas DBH yang tertunda selama dua tahun.

"Kami dijanjikan penyelesaiannya hanya tiga bulan, tapi hingga kini belum terealisasi," kata Darmawangsyah.

2. Pembayaran BPJS Kesehatan juga jadi sorotan

ilustrasi BPJS Kesehatan (IDN Times/Aditya Pratama)

Selain persoalan DBH, Darmawangsyah juga menyoroti pembayaran BPJS Kesehatan. Dia mengungkapkan bahwa porsi tanggungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya 30 persen kini berkurang menjadi hanya 15 persen.

"Kami berharap Pemprov dapat melihat kondisi ini. Saat ini Pemkab Gowa menanggung biaya BPJS sekitar Rp18 miliar, yang seharusnya sebagian dibantu oleh provinsi. Namun kenyataannya, dari 30 persen yang dijanjikan, hanya 15 persen yang direalisasikan," tegasnya.

Namun dia menegaskan bahwa meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Gowa berhasil mencatat sejumlah prestasi. Salah satunya, kabupaten ini meraih predikat terbaik dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting menurut penilaian Kemenko PMK dan BPK RI.

"Alhamdulillah, meski anggaran terbatas, kami memperoleh penilaian baik dalam penanganan stunting dan masyarakat miskin ekstrem. Kami berharap ke depan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat ditingkatkan kembali karena saat ini hanya tersisa sekitar Rp4 miliar agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

3. Komisi E janji fasilitasi penyelesaian DBH dan BPJS di Gowa

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, saat menerima aspirasi Pemkab Gowa di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11/2025). (Dok. Humas Pemkab Gowa)

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, hadir bersama anggota Komisi E lainnya, Fauzi Andi Wawo, dalam kunjungan kerja tersebut. Mereka menjelaskan tujuan kunjungan ini adalah untuk mendengarkan langsung aspirasi dan kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten, terutama terkait pelaksanaan program dan kebijakan dari pemerintah provinsi maupun pusat.

"Kami dari Komisi E datang untuk menjembatani persoalan yang dihadapi Pemkab Gowa dengan Pemerintah Provinsi Sulsel. Apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tentu akan kami tindak lanjuti dan bahas bersama mitra terkait di tingkat provinsi," kata Andi Tenri Indah.

Dia menjelaskan DPRD Sulsel akan mendorong penyelesaian persoalan DBH dan pembagian tanggungan BPJS. Upaya ini dilaksanakan dengan prinsip keadilan bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

"Kami akan mengawal hal ini agar ada kejelasan dan komitmen dari Pemprov Sulsel. Karena pada akhirnya, keberlanjutan program di daerah sangat bergantung pada kejelasan dan ketepatan transfer anggaran," katanya.