PT SUS Minta Dukungan Pemkot Sosialisasikan Proyek PSEL ke Warga
- PT Sarana Utama Synergy (SUS) menghadapi kendala sosialisasi proyek PSEL di Tamalanrea karena penolakan sebagian warga dan keterbatasan sumber daya komunikasi.
- Perusahaan meminta dukungan Pemkot Makassar serta pemerintah provinsi untuk menjembatani dialog dengan masyarakat agar proses sosialisasi berjalan lebih efektif dan menghindari benturan.
- PT SUS menegaskan seluruh perizinan, termasuk dokumen AMDAL, telah diterbitkan serta memastikan transparansi dalam pelaksanaan proyek sesuai ketentuan pemerintah.
Makassar, IDN Times - PT Sarana Utama Synergy (SUS) mengaku masih menghadapi kendala dalam menyosialisasikan rencana pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kecamatan Tamalanrea, Makassar. Perusahaan ini menilai penolakan sebagian warga membuat komunikasi tidak berjalan optimal sehingga membutuhkan dukungan pemerintah.
Hal itu disampaikan Staf HR dan GA PT SUS, Fifi, setelah rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (25/6/2026).
Sebelumnya, warga yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Menolak Lokasi Pembangunan (GERAM) PLTSa menilai proyek tidak layak dibangun di Tamalanrea. Mereka mempertanyakan proses perizinan serta pelibatan masyarakat.
1. PT SUS akui sosialisasi ke warga belum optimal
Fifi mengatakan perusahaan telah berupaya membangun komunikasi dengan masyarakat sejak awal proses proyek. Namun, keterbatasan sumber daya dan kuatnya penolakan dari sebagian warga membuat sosialisasi belum berjalan maksimal.
"Sosialisasi sebenarnya sudah kita bangun dari lama, dan memang jadi PR kami untuk bisa terus sosial ke masyarakat," kata Fifi.
Menurut dia, perusahaan juga telah beberapa kali mengundang warga untuk berdialog. Namun, ajakan tersebut disebut belum mendapat respons dari kelompok masyarakat yang menolak proyek.
2. Perusahaan minta pemerintah ikut menjembatani komunikasi
PT SUS berharap Pemerintah Kota Makassar maupun pemerintah provinsi ikut terlibat dalam proses sosialisasi kepada masyarakat. Perusahaan menilai kehadiran pemerintah diperlukan agar komunikasi dengan warga dapat berlangsung lebih baik.
"Jadi kami dari perusahaan memang sangat menuggu partisipasi dari pemerintah untuk membantu kami, turun sosialisasi ke masyarakat," kata Fifi.
Fifi mengatakan perusahaan tidak ingin terjadi benturan dengan warga. Karena itu, PT SUS memilih mendorong pendekatan persuasif melalui sosialisasi bersama pemerintah.
"Kalau langsung dipersatukan sama masyarakat nanti pasti akan bentrok. Dan kami tidak mau ada bentrok di masyarakat," katanya.
3. PT SUS sebut seluruh perizinan telah terbit
Menanggapi pertanyaan mengenai dokumen lingkungan, Fifi menyatakan seluruh perizinan yang menjadi kewenangan perusahaan telah diterbitkan. Menurut dia, hal itu termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
"Kalau AMDAL kita sudah terbitkan, jadi untuk semua perizinan yang jadi ranahnya PT SUS untuk dilakukan itu sudah semua diterbitkan," katanya.
Fifi juga menyebut perusahaan tidak memiliki hal yang ditutupi terkait proses perizinan. Menurut dia, PT SUS akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
"Intinya kita taat, kita ikuti instruksi secara transparan, jadi kita tidak ada yang harus ditutupi. Dan kami butuh dukungan dari pemerintah dan juga masyarakat," kata Fifi.
