Tiga Gubernur di Sulawesi Tolak Perpanjangan Izin Usaha PT Vale

08 Sep 2022, 21:28 WIB

vale.com

Makassar, IDN Times - Tiga gubernur di Sulawesi menolak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Vale Indonesia, Tbk yang sudah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.

Ketiga gubernur tersebut menyatakan penolakannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI di depan Panja Vale Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (8/9/2022).

"Satu kata untuk kami bahwa tidak ada perpanjangan untuk mereka," demikian pernyataan Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat tersebut.

"Ini sebenarnya kita fokus kepada bagaimana Vale. Prinsipnya, Sulawesi Tenggara tegas juga tidak usah diperpanjang. Jadi mohon maaf, Sulawesi Tenggara jelas tidak memperpanjang," kata Ali Mazi.

1. Gubernur Sulsel sebut PT Vale minim kontribusi

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman saat rapat dengar pendapat bersama Sekjen dan Plh Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kamis (8/9/2022). Dok. Humas Pemprov Sulsel

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan bahwa PT Vale masih minim kontribusi terhadap Sulsel, utamanya dalam hal lingkungan hidup dan pendapatan daerah. Hal tersebut, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi pihaknya selama ini.

Menurut Sudirman, Pemprov Sulsel maupun Pemkab Luwu Timur sudah saatnya berdaulat di wilayah sendiri dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Hal ini mengingat bahwa PT Vale merupakan perusahaan asing.

“Lahan eks Vale dan kontrak karya hanya kontribusi 1,98 persen (bagi) pendapatan daerah. Ini sangat kecil sehingga terjadi perlambatan penanganan kemiskinan Luwu Raya dan Lutim di wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam,” jelasnya.

2. Tiga gubernur ingin konsesi lahan PT Vale dikembalikan ke daerah

Portal PT Vale

Ketiga gubernur yang menolak ini memiliki sikap dan pandangan yang sama. Mereka ingin agar konsesi lahan eks PT Vale dikembalikan kepada BUMD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

Menurut Sudirman, konsesi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas PT Vale sebaiknya dikelola oleh pemerintah daerah (pemda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat.

“Kita ingin konsesi eks tambang vale di Sorowako bisa diserahkan ke BUMD. Pemprov Sulsel dan Pemkab Lutim sudah waktunya tidak hanya jadi penonton,” jelasnya.

3. Sudirman nyatakan siap ambil alih lahan eks PT Vale

Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. IDN Times/Asrhawi Muin

Sudirman menyatakan berkomitmen dan bertekad untuk mengambil alih lahan bekas tambang PT Vale yang telah direklamasi perusahaan di Blok Sorowako, Luwu Timur. Dia juga meminta lahan kontrak karya tidak diperpanjang.

“Kita tegaskan komitmen untuk memperjuangkan tambang eks vale dikelola oleh BUMD provinsi dan Kabupaten serta lahan kontrak karya tidak diperpanjang, lahan kontrak karya wajib menjadi milik Pemprov. Posisi Pemprov jelas untuk memiliki konsesi tersebut berada di bawah kendali Pemprov bersama Pemkab Lutim,” ujarnya.

Sementara itu, IDN Times masih berupaya menghubungi pihak PT Vale Indonesia, Tbk terkait penolakan dari tiga gubernur itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, PT Vale belum memberikan jawaban maupun keterangan apapun.