Tidak Ada Lagi Panwaslu Kabupaten/Kota, MK Menggantinya Jadi Bawaslu

Putusan MK merupakan respons terhadap permohonan pengujian terhadap UU Pilkada, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota. Permohonan diajukan Ketua Bawaslu Sumatera Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Makassar Nursari, dan Komisioner Bawaslu Ponorogo Sulung Rimbawan.

Pada UU Pilkada, disebutkan bahwa Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah kabupaten/kota. Panwas beranggotakan tiga orang, bersifat ad hoc, dan dibentuk oleh Bawaslu Provinsi.

Di sisi lain, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan nomenklatur Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota. Badan ini beranggotakan lima orang yang bersifat permanen dengan masa jabatan lima tahun. Bawaslu Kabupaten/Kota ditentukan lewat seleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu RI.

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” bunyi amar putusan majelis hakim konstitusi yang dipimpin Anwar Usman.

Dalam putusannya, MK menyatakan sejumlah pasal dalam UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karena itu muatannya harus disesuaikan dengan isi UU Pemilu.

Selain frasa Panwas yang menjadi Bawaslu, ada juga penyesuaian lain di UU Pilkada. Antara lain, Bawaslu Kabupaten/Kota beranggotakan lima orang. Selain itu, penetapannya melalui seleksi dan diputuskan oleh Bawaslu RI.

“Ketika UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas pemilihan yang notabene adalah pengawas pemilu sebagaimana diatur oleh UU 7/2017 tidak disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten/ kota, hal demikian akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan. Ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupetan/kota,” kata hakim.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MK mempertimbangkan tidak adanya kepastian hukum kelembagaan pengawas pemilihan pada level kabupaten/kota. Jika nomenklatur tidak disesuaikan, komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota berpotensi dicoret dari jabatannya.

Alasannya, UU Pilkada hanya menetapkan jumlah keanggotaan tiga orang di Panwas Kabupaten/Kota. Sedangkan dalam perkembangannya, saat ini Bawaslu di Kabupaten/Kota sudah beranggotakan lima orang komisioner.

“Dengan dibatalkannya atau paling tidak ditafsirkannya UU a quo sepanjang terkait dengan sifat kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dan jumlahnya dalam pelaksanaan Pilkada sesuai dengan pelaksanaan Pemilu 2019, maka potensi kerugian hak konstitusional para pemohon dapat dihindarkan.”