Temukan Pelanggaran, Pengawas TPS Diminta Langsung Bertindak
Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar menggelar bimbingan teknis bagi 1.877 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) jelang pemungutan suara pilkada, 27 November 2024. Bimbingan teknis digelar di dua lokasi di Makassar pada 17 hingga 19 November 2024.
Bimtek bertujuan untuk memastikan seluruh Pengawas TPS siap melaksanakan tugas dengan baik. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat komitmen pengawas dalam menjaga integritas Pilkada serta mencegah terjadinya pelanggaran di tingkat TPS, sehingga dapat mewujudkan Pilkada yang kondusif, damai dan bermartabat.
“Seluruh Pengawas TPS harus wajib memahami regulasi,” kata Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah, Rabu.
1. Pengawas TPS bertugas menjaga integritas pilkada
Pengawas TPS, kata Dede tidak hanya berfungsi sebagai pengawas teknis, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pilkada. Karena itu, Pengawas TPS diminta proaktif dalam merespons situasi dengan cepat dan tepat.
Selain itu, Pengawas TPS juga harus memastikan jumlah logistik pemilu sesuai dengan yang terdata di KPU, serta memastikan tidak terjadi intervensi dari pendukung pasangan calon terhadap pemilih di lokasi TPS. Hal ini disampaikan Dede, yang menekankan pentingnya peran pengawas dalam menjaga kelancaran dan keadilan selama proses pemungutan suara.
"Pilkada serentak 2024 yang tinggal beberapa hari kedepan, semakin dekat hari H tanggal 27 November. Selaku Ketua Bawaslu meminta para Pengawas TPS untuk lebih meningkatkan pengawasan, mengantisipasi politik uang ataupun serangan fajar yang munkin akan terjadi di Kota Makassar," ucapnya.
2. Temukan pelanggaran, Pengawas TPS punya wewenang bertindak
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Rachmat Sukarno menyatakan bahwa Pengawas TPS memiliki kewenangan untuk langsung mengambil tindakan jika menemukan pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara. Pengawas TPS tidak hanya bertugas memantau pemilu, tetapi juga untuk mengidentifikasi dan segera menangani potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu.
"Setiap pengawas di TPS harus siap dan sigap jika menemukan pelanggaran, baik itu pelanggaran administratif, kode etik, atau pun yang berkaitan dengan kondisi di dalam bilik suara," ungkap Arno.
Pada bimtek, Arno memberikan pelatihan tentang cara-cara mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk prosedur yang harus diambil dalam menanggapi temuan di lapangan. Pengawas juga diinstruksikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang sah serta cara-cara efektif dalam mendokumentasikan setiap temuan jika terjadi pelanggaran.
3. Pengawas TPS harus punya pola pikir cermat dan kritis
Koordinator Divisi SDMO, Ahmad Ahsanul Fadhil, menekankan pentingnya Pengawas TPS untuk mengembangkan pola pikir yang cermat dan kritis. Sebagai ujung tombak dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas TPS memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
"Pengawas TPS harus memantau pemantauan suara dengan cermat, serta memastikan hasil pencatatan suara dicatat dengan benar tanpa ada manipulasi atau penghalangan," ungkapnya.
Melalui Bimtek ini, perlu ada upaya untuk menata pikiran para Pengawas TPS agar dapat menghilangkan rasa takut dan menggantinya dengan keberanian. Ketakutan yang muncul tidak berasal dari perasaan atau hati, melainkan dari pikiran.
"Oleh karena itu, penting bagi Pengawas TPS untuk memperkuat mentalitas mereka agar dapat menjalankan tugas dengan lebih percaya diri, kritis, dan tanpa ragu dalam menghadapi segala situasi yang ada di lapangan."
