Makassar, IDN Times - Satuan Tugas Pangan Mabes Polri mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok saat inspeksi mendadak di Pasar Terong Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (17/4/2023).
Sidak dipimpin Kepala Sub Satgas Ketersediaan Pangan Satgas Pangan Mabes Polri Kombes Hermawan. Satgas pangan turun bersama instansi terkait di jajaran Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel, Bulog, dan lainnya.
Hermawan mengatakan, sidak ini, dalam rangka pengendalian inflasi dan pengecekan ketersediaan bahan pokok. Terutama menjelang Lebaran Idulfitri 1444 Hijiah tahun 2023.
"Ini menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri agar ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga stabil di tengah-tengah masyarakat, termasuk di Sulsel. Makanya kami hadir dan cek langsung kondisi di sini," kata Hermawan di Makassar, Senin.
Hermawan menjelaskan, menurut hasil sidak, pihaknya memastikan semua ketersediaan pangan cukup bagus dan harga-harga juga relatif normal. "Seperti harga daging sapi, daging ayam, cabai, bawang putih, dan lainnya stabil. Dari segi kualitas keamanan juga langsung kita tes, ada dari instansi terkait ikut turun, jadi aman semua," katanya.
Namun, Hermawan tidak menampik jika masih ada permainan harga di pasaran, terutama minyak goreng premium. Seperti minyak asal Bulog, yakni Minyakita yang cenderung langka dan harga tinggi tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Minyak yang seharusnya dijual dengan HET Rp14 ribu per liter di pedagang malah terjual antara Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter.
"Nah, untuk minyak goreng tadi kami temukan adanya kenaikan, tapi tidak semua pedagang menjual mahal. Ada juga beberapa yang menjual sesuai HET dari pemerintah," Hermawan menerangkan.
Terkait dari temuan itu, Hermawan mengatakan, akan menyelidiki. Pedagang yang menjual di atas HET akan dipanggil untuk mencari tahu sumber barang. Pihak yang mempermainkan harga akan diproses sesuai aturan berlaku.
"Jadi ada tindakan administrasi namanya. Berupa pencabutan izin kalau benar melanggar. Pencabutan izin itu, baik izin edar maupun izin perdagangannya. Jadi ini akan kami proses mulai dari surat peringatan pertama. Kalau surat izin edarnya sudah dicabut dan masih ketahuan menjual, maka bisa dikenai hukum pidana," kata Hermawan.