PSBK Tak Efektif, Pemkot Makassar Ajukan Pemberlakuan PSBB

Pembatasan Sosial Berskala Kecil atau PSBK yang dicetuskan Iqbal telah diterapkan pemerintah kota sejak Minggu (13/4) kemarin. Empat kecamatan yang dianggap sebagai kawasan terdampak parah, dipilih pemkot sebagai lokasi penerapan. Masing-masing, Kecamatan Ujung pandang, Tamalate, Panakkukang, dan Rappocini.

Iqbal mengakui, bahwa aturan dalam penerapan PSBK tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahkan tidak mencakup dalam pedoman kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

"Artinya kan kalau PSBK memang hanya sekadar, misalnya kalau ada didapat di lapangan kemudian kita suruh pulang, kita bubarkan. Yang tidak pakai masker kita tegur dan sebatas imbauan," ujar Iqbal.

PSBK disebutkan Iqbal, hanya tertuang di dalam peraturan Wali Kota. Artinya kata dia, dalam bertindak, pemerintah tidak bisa memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang dianggap membandel karena melanggar aturan.

Membuat PSBK mempunyai payung hukum, menurut Iqbal, sebenarnya bisa dilalukan melalui peraturan daerah. Hanya saja, pengesahannya mesti menunggu waktu yang cukup lama. Terlebih, karena dampak pandemi COVID-19 di Makassar dianggap menjadi sangat darurat untuk segera ditangani.

Maka dari itu, kata Iqbal, PSBK hanya menjadi dasar sementara selama hasil rujukan penerapan PSBB belum disetujui.  "Perwali memang tidak bisa. Sanksi hukum itu hanya boleh ada di perda yang boleh. Kalau kita mengajukan untuk ke perda akan lama proses," ungkap Iqbal.

Iqbal menyatakan, penting untuk menerapkan PSBB di Kota Makassar. Terlebih karena Makassar telah dianggap sebagai episentrum penyebaran wabah virus corona. Per hari ini, jumlah orang dalam pemantauan di Makassar mencapai 446, pasien dalam pengawasan 163 dan positif mencapai 154.

Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa tindakan tegas yang mengikat, Iqbal sadar rantai penyebaran virus semakin sulit diputuskan. Untuk itu, lanjut Iqbal, penerapan PSBK sementara ini menjadi alternatif. Melalui PSBK dia menginstruksikan jajaranya memperketat pengawasan warga di empat kecamatan terdampak parah.

Paling lambat, ditegaskan Iqbal, Selasa (14/4) besok, pihaknya akan bersurat resmi ke Kemenkes untuk pengajuan PSBB. "Yang jelas pada prinsipnya kita akan menuju ke sana, PSBB. Dan secepatnya mengusulkan ini untuk PSBB. Kita akan putuskan ini bersama forkopimda. Besok paling lambat kita kirim surat resmi," pungkas Iqbal.