Pemprov Sulsel Minta Tambahan Suplai LPG untuk Daerah Pertanian

19 Agu 2026, 16:14 WIBKota Makassar

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Pemprov Sulsel Minta Tambahan Suplai LPG untuk Daerah Pertanian

Ilustrasi LPG 3 Kg. (Dok. Istimewa)

Intinya Sih

Realisasi penyaluran Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg bersubsidi di Sulawesi Selatan hingga Juni 2026 umumnya telah melampaui 100 persen kuota, memicu kekhawatiran pasokan akhir tahun tidak cukup.
Pemprov Sulsel menyiapkan surat kepada Pertamina untuk meminta tambahan suplai LPG di sentra pertanian seperti Sidrap, Bone, dan Soppeng, karena konversi pompa air meningkatkan kebutuhan.
Dinas ESDM Sulsel mengevaluasi rekomendasi penerima BBM dan LPG subsidi bersama 24 kabupaten/kota agar nelayan, petani, dan UMKM menerima subsidi secara lebih tepat sasaran.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyiapkan permintaan penambahan suplai LPG kepada Pertamina, khususnya untuk daerah yang memiliki aktivitas pertanian cukup tinggi. Hal ini menyusul realisasi penyaluran sejumlah BBM dan LPG subsidi di Sulsel yang telah melampaui kuota hingga Juni 2026.

Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, Bayu Arif, mengatakan berdasarkan data yang diterima pihaknya, realisasi penyaluran Pertalite, Solar, dan LPG 3 kg hingga akhir triwulan kedua atau Juni 2026 pada umumnya telah berada di atas 100 persen dari kuota yang seharusnya disalurkan.

"Berdasarkan laporan yang dilaporkan kepada kami terkait dengan realisasi penyaluran baik itu Pertalite, kemudian Solar, dan LPG, itu pada umumnya sudah di angka lebih daripada 100 persen daripada kuota yang seharusnya disalurkan," kata Bayu, Rabu (19/8/2026).

1. Realisasi BBM dan LPG subsidi sudah di atas kuota

Ilustrasi LPG 3 Kg. (Dok. Istimewa)

Menurut Bayu, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan penyaluran yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kuota yang telah ditetapkan. Jika tren konsumsi terus berlanjut hingga akhir tahun, maka kuota yang tersedia dikhawatirkan tidak mencukupi.

Bayu menyebut terdapat peningkatan penyaluran yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kuota yang tersedia. Kondisi tersebut terlihat dari realisasi penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat.

"Jadi hampir semua, baik itu Pertalite-nya, kemudian dari JBT-nya ada Solarnya, maupun untuk di LPG-nya," katanya.

2. Pemprov siapkan permintaan tambahan LPG

Ilustrasi LPG 3 Kg. (Dok. Istimewa)

Mengantisipasi kebutuhan tersebut, Dinas ESDM Sulsel tengah menyiapkan surat kepada General Manager Pertamina untuk meminta penambahan suplai LPG. Hal ini terutama di daerah-daerah berbasis pertanian.

"Intinya itu meminta kepada Pertamina untuk melakukan penambahan suplai, khususnya LPG, di daerah-daerah yang berbasis pertanian," kata Bayu.

Sejumlah wilayah menjadi perhatian, di antaranya Sidrap, Bone, dan Soppeng. Penambahan suplai tersebut diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan LPG di tengah aktivitas pertanian masyarakat.

Salah satu pertimbangannya adalah program konversi pompa air pertanian yang menggunakan LPG. Penggunaan tersebut membuat kebutuhan LPG di sejumlah sentra pertanian ikut meningkat.

"Karena hal ini juga didasarkan pada adanya sistem konversi pompa air yang menggunakan LPG. Jadi ada beberapa daerah yang menjadi perhatian seperti Sidrap, kemudian di Bone, Soppeng, dan daerah lainnya," jelasnya.

Bayu mengatakan surat permintaan tambahan suplai tersebut masih dalam proses penandatanganan pimpinan. Pihaknya menargetkan surat tersebut segera diterbitkan dan disampaikan kepada Pertamina.

3. Rekomendasi subsidi juga dievaluasi

Ilustrasi LPG 3 kg. (Dok. Istimewa)

Selain meminta tambahan suplai, Pemprov Sulsel juga mengevaluasi mekanisme penerbitan rekomendasi penerima BBM dan LPG subsidi. Evaluasi tersebut bertujuan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

Dinas ESDM Sulsel sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi dengan 24 kabupaten/kota pada Mei 2026. Evaluasi tersebut membahas penerbitan rekomendasi bagi nelayan, petani, dan pelaku UMKM.

Pemprov meminta pemerintah kabupaten/kota lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi. Upaya ini untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima.

"Dimohon kepada kabupaten/kota untuk lebih menertibkan keluarnya rekomendasi yang intinya bagaimana supaya penyaluran ini bisa tepat sasaran," kata Bayu.