Makassar, IDN Times - Efek pandemik COVID-19 turut dirasakan para tenaga kerja formal di Palu, ibu kota Sulawesi Tengah (Sulteng). Pemerintah Kota setempat mencatat bahwa ada 1.000 lebih karyawan perusahaan swasta yang terdampak langsung.
Demi menghindari krisis kian memburuk, Pemkot Palu telah mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Sulteng agar lebih dari 1.000 karyawan tersebut dimasukkan dalam data calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Data tenaga kerja Palu kami sudah masukkan ke Pemerintah (Provinsi) Sulteng melalui instansi teknis, karena leading sector-nya adalah mereka," ungkap Setyo Susanto, Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja Kota Palu, Rabu (19/8/2020), seperti dikutip dari laman kantor berita ANTARA.
Setyo menyebut bahwa BLT ini adalah langkah pemerintah pusat, melalui Kementerian Ketenagakerjaan, memberi perlindungan pada rakyatnya yang terdampak pandemik. Selain itu, dana insentif per orang diharap mampu memulihkan ekonomi di masa new normal.
"Bantuan ini senilai Rp600 ribu per bulan, dan diterima selama empat bulan ke depan. Penyaluran tahap awal senilai Rp1,2 juta, begitupun tahap dua nilainya sama. Maka total subsidi gaji diterima per orang sebesar Rp2,4 juta," ungkap Setyo.
Beberapa ketentuan agar karyawan mendapat stimulus yakni penerima subsidi adalah karyawan swasta peserta BPJamsostek aktif, gaji per bulan di bawah Rp5 juta, tak berstatus karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau aparatur sipil negara (ASN).
Setyo sendiri mengaku bahwa Pemkot Palu dan pihaknya hanya mengusulkan atau memasukkan nama-nama calon penerima BLT ke Pemprov Sulteng. Data tersebut berasal dari pendataan karyawan terdampak COVID-19 beberapa bulan silam. Verifikasi ulang dilakukan sebagai tahap terakhir.
Tercatat ada lebih dari 1.000 tenaga kerja dalam data tersebut. Sebanyak 638 orang di antaranya dirumahkan lantaran perusahaan tempat mereka bekerja mencari nafkah ternyata kolaps selama masa pandemik.
Tak cuma bantuan untuk tenaga kerja formal, Setyo menjelaskan bahwa pemerintah pusat bakal menyuntik bantuan permodalan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Jumlah dana segar tersebut yakni Rp2,4 juta.
"Untuk sementara, UMKM yang terdata sekitar 2.155 orang. Tak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah," ungkapnya. Dari 2.155 pelaku usaha mikro di Palu, jumlah yang masuk dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) baru mencapai 1.950 orang.
"Kami harap bantuan ini dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak khusus tenaga kerja, begitu pun UMKM sisipkan untuk modal usaha sesuai peruntukannya," pungkas Setyo.