Makassar, IDN Times - Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan komitmen Pemerintah Kota menyukseskan penerapan program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu disampaikan Aliyah saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual dari Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (16/4/2025). Dia melaporkan kepada Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman tentang kesiapan Pemkot menyukseskan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.
“Di Makassar sudah ada tujuh titik lokasi dapur MBG yang sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan bagian dari total 80 titik kuota yang ditetapkan untuk Kota Makassar dan akan tersebar di beberapa kecamatan nantinya,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Aliyah juga menambahkan seluruh proses yang dilalui telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. Mulai dari registrasi ke Badan Gizi Nasional, kesiapan lahan, hingga kepatuhan pada standar minimum investasi. Setiap lokasi juga disesuaikan agar berada maksimal 30 menit dari titik distribusi, untuk menjamin ketepatan dan efisiensi layanan.
Ia pun mengapresiasi arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang akan terus mengawal proses koordinasi dengan pemerintah pusat dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik percaloan atau informasi yang menyesatkan.
“Kami dari Pemkot Makassar sangat serius mengawal program ini. Koordinasi akan dilaksanakan secara menyeluruh, dari tingkat kecamatan hingga RT/RW,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Makassar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mendukung kebutuhan teknis dan administratif demi kesuksesan program MBG. Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Sosial akan bersinergi dalam menyusun strategi distribusi dan pendataan agar tepat sasaran.
Aliyah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal program ini. Untuk itu, ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat turut memantau dan melaporkan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan pribadi.
“Program ini adalah hak masyarakat. Jangan biarkan ada yang mencoba memanipulasi prosesnya,” tegas Aliyah Mustika Ilham.