Pemkot Makassar Gandeng Densus 88 Perkuat Edukasi Bahaya Radikalisme
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri untuk memperkuat edukasi tentang bahaya paham radikalisme, termasuk melalui ruang digital yang kini banyak diakses anak-anak dan remaja.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung audiensi jajaran Densus 88 Anti Teror di Balai Kota Makassar, Selasa (14/10/2025). Pertemuan itu dipimpin oleh Kasatgaswil Densus 88 Sulsel, Agung NM, dan turut dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fatur Rahim, serta Kepala Dinas Sosial, Andi Bukti Jufri.
Kedua pihak berdiskusi mengenai upaya pembinaan terhadap narapidana dan eks-narapidana terorisme (Napiter dan eks-Napiter) di wilayah Makassar dan Sulawesi Selatan. Dalam pertemuan itu, dibahas pula penguatan literasi digital serta pencegahan dini penyebaran paham radikal melalui kegiatan sosial dan edukatif.
“Kami bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota, membahas penanganan intoleransi, radikalisme, serta terorisme, khususnya di Kota Makassar,” ujar Agung NM. “Selama ini semua berjalan baik. Pertemuan ini lebih pada mempererat koordinasi saja memperkuat sinergitas pengawasan dan edukasi,” lanjutnya.
1. Fokus pembinaan dan pemberdayaan eks-napiter
Kasatgaswil Densus 88 Sulsel, Agung NM, menjelaskan bahwa pihaknya kini fokus pada langkah-langkah pencegahan, salah satunya melalui sosialisasi dan kegiatan sosial bagi eks-narapidana terorisme. Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 135 eks-napiter di Sulawesi Selatan, di mana sekitar 90 persen berdomisili di Kota Makassar.
“Langkah kami fokus pada pencegahan, melalui sosialisasi, himbauan, ceramah di sekolah maupun dinas, serta kegiatan untuk eks-napiter di Kota Makassar,” tuturnya.
Para eks-napiter saat ini dibina melalui Yayasan Rumah Moderasi Makassar, wadah rehabilitasi sosial dan ekonomi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel. Di bawah yayasan tersebut, mereka mengembangkan usaha produktif seperti warung kopi, penjualan makanan, hingga jasa servis AC.
“Di situ juga ada Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel yang terlibat. Yayasan Rumah Moderasi Makassar, di sana ada berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh para eks-napiter,” jelas Agung.
Selain pembinaan sosial dan ekonomi, Densus 88 juga memperkuat sistem deteksi dini dengan menggandeng pemerintah di tingkat bawah. “Kami punya jaringan di lapangan, mulai dari lurah, Bhabinkamtibmas, hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah. Mereka rutin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami untuk mendeteksi potensi sejak dini,” tambahnya.
2. Pendekatan kemanusiaan jadi kunci pencegahan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pemerintah kota mendukung penuh program pembinaan sosial dan ekonomi bagi para eks-narapidana terorisme agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik.
“Kami mendukung apa menjadi program kolaborasi dengan Densus 88. Kami siap melakukan pemberdayaan agar mereka bisa kembali produktif dan berkontribusi positif di masyarakat,” ujar Munafri.
Ia menilai pendekatan kemanusiaan dan sosial jauh lebih efektif untuk mencegah kembalinya eks-napiter ke lingkungan ekstrem. “Kami ingin menunjukkan bahwa Pemerintah hadir untuk membina dan memberi kesempatan hidup aman, rukun dan damai. Kami di Pemkot Makassar siap berperan dalam proses ini,” tambahnya.
Munafri juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan Densus 88 merupakan langkah penting menghadapi penyebaran paham radikal yang kini banyak menyusup melalui media sosial dan dunia digital.
3. Butuh edukasi digital untuk melindungi generasi muda
Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fatur Rahim, menekankan bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini adalah penyebaran ideologi ekstrem melalui dunia maya, termasuk media sosial dan permainan daring.
“Dunia maya dan sebagainya, seiring kemajuan teknologi, kita juga harus memperkuat dan mem-backup agar tidak terjangkit yang namanya ‘nabi-nabi palsu’ dan sejenisnya,” ujar Fatur di Balai Kota Makassar.
Ia menyebut, kolaborasi antara Pemkot Makassar dan Densus 88 sudah berjalan lama namun perlu terus diperkuat agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. “Jelas kolaborasi ini penting, dan yang sudah berjalan selama ini perlu kita tingkatkan. Artinya, dengan semakin meluasnya perkembangan teknologi, penanganan kita juga harus makin melebar,” jelasnya.
Selain literasi digital, Pemkot juga mendorong pengawasan terhadap kegiatan keagamaan dan ceramah di masyarakat agar tidak disusupi narasi ekstrem. “Pasti ada penanganan dari dinas-dinas terkait, seperti Dinas Penanggulangan Anak, Dinas Sosial, dan lainnya. Itu semua bagian dari upaya memperkuat dan menjaga generasi kita ke depan,” tutur Fatur.
Ia menambahkan, sinergi lintas lembaga dan masyarakat menjadi kunci utama. “Secara tugas, pemerintah hadir di mana-mana untuk menjaga anak-anak kita ke depan. Jadi, penanganan dan perbaikan itu akan lebih baik jika dilakukan secara kolektif,” ujarnya.
