Pemkot Makassar Beri Tunjangan Khusus untuk Guru dan Nakes di Pulau
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham memberikan perhatian terhadap masyarakat di wilayah kepulauan. Salah satunya ditunjukkan lewat penyerahan tunjangan khusus bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Senin (6/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Pulau Kodingareng menjadi simbol keseriusan Pemkot Makassar untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi mereka yang mengabdi jauh dari pusat kota. Bantuan ini juga menjadi bentuk apresiasi terhadap dedikasi guru dan tenaga medis yang setiap hari harus menantang lautan demi melayani warga di kepulauan.
1. Tantangan guru dan nakes di kepulauan tidak ringan
Penyerahan tunjangan dilakukan secara simbolis di SD Negeri Kodingareng, disaksikan langsung oleh jajaran Pemkot Makassar dan Ketua TP PKK, Melinda Aksa. Dalam kesempatan itu, Munafri menjelaskan bahwa besaran tunjangan dibedakan berdasarkan zona geografis, yaitu Zona 1 untuk pulau terluar, Zona 2 untuk pulau tengah, dan Zona 3 untuk pulau terdekat dari daratan.
Ia mengakui, guru dan tenaga kesehatan di kepulauan menghadapi tantangan yang tak ringan. Mereka harus menempuh perjalanan laut setiap hari, bahkan ketika ombak tinggi dan cuaca tak bersahabat. Karena itu, tunjangan ini diharapkan menjadi bentuk penghargaan sekaligus penyemangat bagi mereka untuk terus mengabdi.
2. Siswa juga dapat bantuan seragam hingga tas gratis
Selain tunjangan khusus, Pemkot Makassar juga menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah bagi seluruh siswa di Kecamatan Sangkarrang. Bantuan tersebut berupa seragam sekolah, tas, dan tumbler yang diberikan secara gratis.
Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor. Seragam sekolah disediakan oleh Bosowa Peduli yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, sedangkan tas dan tumbler berasal dari program CSR Bank Sulselbar. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa pemerataan kesejahteraan di kepulauan tidak hanya mengandalkan pemerintah semata, tetapi juga dukungan dari dunia usaha dan masyarakat.
“Pembangunan ini tidak semuanya harus datang dari pemerintah. Kita butuh kolaborasi dengan swasta dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Munafri.
3. Warga pulau berhak mendapatkan pelayanan sama dengan yang di darat
Munafri menegaskan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen memastikan warga kepulauan memperoleh hak dan fasilitas yang sama dengan warga di daratan. Program tunjangan khusus ini disebutnya sebagai langkah awal dari upaya lebih besar untuk menghadirkan keadilan pembangunan.
Ke depan, Pemkot akan terus memperkuat akses pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar. “Kita ingin memastikan masyarakat pulau mendapat hak yang sama dengan warga di daratan. Setelah ini, berbagai fasilitas publik juga akan terus kita hadirkan di kepulauan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah kepulauan. Ia menyebut anak-anak di pulau juga berhak atas pendidikan yang layak, sementara para guru dan tenaga kesehatan harus mendapat dukungan penuh atas pengabdiannya.
Aliyah berharap program tunjangan ini menjadi penyemangat bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan agar terus memberikan pelayanan terbaik. “Meski berada jauh dari pusat kota, semangat untuk melayani harus tetap menyala,” ujarnya.
