Pemerintah Waspadai Gangguan Kapal dan Pelabuhan Pemicu Inflasi

23 Oct 2026, 23:44 WIBKota Makassar3 min read

Ashrawi Muin

News

Channel

Add Us on Google

Pemerintah Waspadai Gangguan Kapal dan Pelabuhan Pemicu Inflasi

Peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 yang berlangsung di Pelabuhan Makassar, Jumat (23/10/2026). IDN Times/Asrhawi Muin

Intinya Sih

Pemerintah menyoroti risiko gangguan pelabuhan, kapal, distribusi, dan penyimpanan pangan yang dapat menghambat pasokan serta memicu inflasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Konektivitas laut, optimalisasi pelabuhan, rantai dingin, pembiayaan petani-nelayan, pengolahan hasil, dan akses pasar dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan serta menekan disparitas harga.
Kemenko Perekonomian menyiapkan proyek percontohan distribusi pangan antardaerah bersama BUMN logistik, dengan target volume, biaya, dan dampak harga menjelang Natal dan Tahun Baru.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyoroti pentingnya mengantisipasi gangguan operasional pelabuhan dan kapal. Menurutnya, hal tersebut diperlukan untuk menjaga kelancaran pasokan pangan dan mengendalikan inflasi, khususnya di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).

Menurutnya, kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi. Gangguan pada infrastruktur logistik, seperti pelabuhan dan transportasi laut, berpotensi menghambat penyaluran barang dan memengaruhi ketersediaan pasokan di daerah.

Hal tersebut disampaikan Dradjad saat membacakan pidato kunci Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam peluncuran Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Makassar, Jumat (23/10/2026).

"Model-model inflasi di BI itu bisa enggak jalan kalau misalkan Pelindo pelabuhannya terganggu, bisa enggak jalan kalau Pelni kapalnya ada yang rusak," kata Dradjad.

1. Gangguan distribusi perlu diantisipasi sejak awal

Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Makassar New Port memanfaatkan listrik PLN. (Dok. PLN Sulselrabar)

Dradjad menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya mengandalkan perhitungan ekonomi. Pemerintah juga perlu mengantisipasi potensi gangguan di lapangan yang dapat menghambat distribusi dan ketersediaan bahan pangan.

Dia mencontohkan potensi gangguan operasional pelabuhan dan kerusakan kapal. Selain itu, persoalan pada sistem distribusi dan penyimpanan stok pangan juga perlu diantisipasi.

"Artinya, hal-hal seperti itu, itu perlu kita antisipasi dari awal dan perlu kita sasar langsung," katanya.

Menurut Dradjad, sinergi antarlembaga dan badan usaha milik negara (BUMN) diperlukan untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan. Sejumlah pihak yang berperan antara lain PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry, dan Perum Bulog.

2. Konektivitas laut penting bagi ketahanan pangan Sulampua

Terminal petikemas Pelabuhan Makassar. (Dok. Pelindo Regional IV)

Dradjad mengatakan kelancaran konektivitas laut menjadi salah satu perhatian penting dalam menjaga pasokan pangan di wilayah Sulampua. Menurutnya, distribusi pangan membutuhkan dukungan infrastruktur logistik yang memadai.

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Sulawesi mencapai 6,95 persen pada kuartal II 2026, sedangkan wilayah Maluku-Papua tumbuh 4,46 persen. Namun, pertumbuhan tersebut perlu diimbangi dengan penguatan konektivitas dan efisiensi rantai pasok pangan.

"Optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan rantai dingin diperlukan agar kehilangan hasil dan disparitas harga menyempit," kata Dradjad.

Menurutnya, penguatan rantai pasok perlu dibarengi dengan dukungan pembiayaan bagi petani dan nelayan. Selain itu, pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta perluasan akses pasar juga perlu ditingkatkan.

3. Pemerintah siapkan kerja sama distribusi pangan antardaerah

Pelabuhan Makassar yang dikelola Pelindo Regional 4. (Dok. Pelindo)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berupaya memperkuat distribusi pangan di Sulampua. Salah satunya melalui proyek percontohan kerja sama antardaerah yang melibatkan BUMN logistik.

Program tersebut akan dimulai dengan komoditas penyumbang inflasi, disertai optimalisasi layanan dan tarif logistik. Pemerintah juga mendorong hubungan antara petani dan nelayan dengan calon pembeli atau offtaker, termasuk perusahaan daerah dan badan usaha lainnya.

Dradjad menegaskan setiap kerja sama perlu memiliki target yang terukur, mulai dari volume distribusi hingga biaya logistik dan dampaknya terhadap harga pangan. Dia berharap penguatan koordinasi dan kelancaran distribusi dapat membantu menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Tantangan untuk inflasi di kuartal keempat pada tahun 2026 itu sudah ada di depan mata," katanya.