Pembongkaran PKL dan Trotoar di Makassar Terus Berlanjut
- Pemerintah Kota Makassar terus melakukan pembongkaran lapak PKL dan bangunan liar di berbagai titik, termasuk Jalan AMD Manggala, untuk menertibkan kawasan yang selama ini memicu kemacetan dan genangan.
- Setelah pembongkaran, Pemkot bersama Dinas PU memperbaiki drainase dan trotoar agar ruang publik kembali berfungsi serta mencegah pedagang menempati area tersebut lagi.
- Wali Kota Makassar menegaskan penataan dilakukan tanpa mematikan ekonomi warga dengan menyiapkan lokasi relokasi dan sentra usaha bagi pedagang terdampak.
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar terus menggencarkan pembongkaran trotoar, drainase, dan badan jalan yang selama bertahun-tahun dipenuhi pedagang kaki lima (PKL) maupun bangunan liar. Pembongkaran terbaru berlangsung di kawasan pasar tumpah Jalan AMD, Kecamatan Manggala, Kamis (2/7/2026), sekitar 30 lapak dibongkar setelah menempati badan jalan dan saluran drainase selama lebih dari dua dekade.
Pembongkaran di Jalan AMD menambah daftar kawasan yang telah dibongkar dari lapak PKL dan bangunan liar dalam beberapa bulan terakhir. Program penataan tersebut kini terus diperluas ke berbagai titik di Kota Makassar.
"Rencananya nanti itu akan bergerak terus ini. Terus selanjutnya kemungkinan besar itu yang saya mau tertibkan rencana yang biang macet, seperti yang ada di Borong. Ada pasar di situ juga di Borong," kata Camat Manggala Ahmad, saat dihubungi IDN Times, Kamis (2/7/2026).
1. Pembongkaran berlanjut dan pengawasan diperketat
Ahmad mengakui menjaga hasil penataan justru menjadi pekerjaan yang lebih sulit. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pedagang kerap kembali berjualan beberapa hari setelah penertiban.
"Kami akan terus turun melakukan pengawasan. Pengalaman selama ini, dua atau tiga hari setelah ditertibkan biasanya pedagang kembali lagi. Karena itu pembongkaran dilakukan secara total agar kawasan tetap tertib," katanya.
Dia mengatakan penertiban di Jalan AMD telah melalui tiga kali surat teguran dan sosialisasi kepada pedagang. Pihaknya juga melibatkan Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, TNI, Polri, hingga aparat kelurahan untuk memastikan proses berlangsung kondusif.
Menurut Ahmad, persoalan di kawasan tersebut bukan hanya keberadaan PKL. Aktivitas perdagangan yang memanfaatkan badan jalan dan menutup drainase turut memicu kemacetan serta menghambat aliran air.
2. Kawasan yang dibongkar langsung dibenahi
Sejumlah lokasi yang telah dibongkar kini mulai dibenahi. Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar memperbaiki drainase dan trotoar yang selama ini tertutup bangunan semi permanen.
Ahmad mengatakan pola serupa akan diterapkan di Manggala. Setelah lapak dibongkar, Pemkot berencana menata kembali saluran drainase dan memperbaiki fasilitas pejalan kaki agar ruang publik tidak kembali ditempati.
"Rencana kita dari pemerintah kota itu memperbaiki saluran-saluran got yang sudah dibongkar dan ditata kembali. Kalau memungkinkan ada pedestrian, nanti akan kita bangun. Tapi di sini belum ada pedestriannya," katanya.
3. Sejumlah titik sudah ditata di berbagai kecamatan
Sementara itu, pembenahan trotoar dan drainase di sejumlah titik Kota Makassar menjadi tahap lanjutan setelah penertiban PKL. Pemkot ingin memastikan kawasan yang telah dibebaskan tidak kembali ditempati lapak liar dengan segera memperbaiki infrastruktur publik.
Pembenahan serupa direncanakan diterapkan di lokasi-lokasi lain yang telah ditertibkan. Dalam beberapa bulan terakhir, Pemkot Makassar telah menata sejumlah kawasan di antaranya Bulogading, Mariso, Tamalate, Tallo, Bontoala, hingga terbaru di Kecamatan Manggala. Pola ini dilanjutkan dengan normalisasi saluran air, perbaikan trotoar, serta pengawasan agar kawasan tetap tertib.
"Trotoar harus kembali menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Sementara saluran drainase juga harus berfungsi dengan baik," katanya.
4. Pemkot klaim siapkan relokasi bagi pedagang
Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan penataan akan terus dilanjutkan di berbagai titik. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan untuk menghilangkan mata pencaharian warga, melainkan mengembalikan fungsi fasilitas umum.
"Pelarangan-pelarangan itu atau proses yang kita lakukan ini adalah bukan proses untuk mematikan kehidupan ekonomi mereka," katanya.
Munafri mengatakan pihaknya menyiapkan relokasi bagi pedagang yang terdampak penertiban. Selain itu, Pemkot juga menyiapkan sentra usaha agar pedagang tetap dapat berjualan di lokasi yang diperbolehkan.
