Munafri Gandeng Kejaksaan Usut Dugaan Jual Beli Jabatan Kepsek
- Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menggandeng Kejaksaan Negeri untuk mengusut dugaan jual beli jabatan kepala sekolah yang viral di media sosial.
- Seluruh pihak yang disebut dalam video telah dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat sebagai bagian dari investigasi internal Pemkot Makassar.
- Munafri menegaskan akan memberi sanksi administratif hingga proses hukum jika terbukti ada pelanggaran dalam kasus dugaan jual beli jabatan tersebut.
Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan dugaan jual beli jabatan kepala sekolah yang belakangan viral di media sosial akan ditangani secara serius. Pihaknya menggandeng aparat penegak hukum untuk mengawal proses pemeriksaan yang saat ini berlangsung di Inspektorat.
Munafri mengatakan seluruh pihak yang namanya disebut dalam video viral telah dipanggil. Mereka dimintai keterangan sebagai bagian dari proses pemeriksaan oleh Inspektorat.
"Kami mengonfirmasi seluruh pihak yang disebut dalam video tersebut. Setelah itu, mereka langsung diperiksa oleh Inspektorat," kata Munafri, Rabu (1/7/2026).
1. Pemkot koordinasi dengan Kejaksaan
Munafri mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar untuk memastikan penanganan dugaan tersebut berjalan serius. Menurutnya, dugaan praktik transaksional dalam pengangkatan kepala sekolah tidak boleh mencoreng dunia pendidikan.
"Kami berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak kejaksaan untuk memastikan proses itu tertangani dengan serius karena kita tidak mau dunia pendidikan tercoreng dengan hal-hal seperti itu," katanya.
2. Inspektorat sudah memeriksa pihak-pihak terkait
Munafri mengatakan proses pemeriksaan oleh Inspektorat telah berjalan. Seluruh pihak yang disebut dalam video viral dimintai keterangan sebagai bagian dari investigasi internal.
"Sudah ada semua di Inspektorat untuk mengambil keterangan dan sebagainya. Kita pastikan prosesnya akan berjalan dengan adil," katanya.
3. Siapkan sanksi administrasi hingga proses hukum
Munafri menegaskan pihaknya akan menjatuhkan sanksi apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran. Menurutnya, sanksi tidak hanya berupa hukuman administratif, tetapi juga dapat berlanjut ke proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur pidana.
"Kalau hasilnya nanti terbukti, akan ada sanksi-sanksi. Semuanya kalau memang terbukti, sanksinya akan bertumpuk-tumpuk. Ada sanksi administrasi, bahkan kemungkinan ada penegakan hukum," katanya.
